Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KONI DKI Jakarta yang dinyatakan sah adalah Dody Rahmadi Amar, setidaknya menurut Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia DKI Jakarta, Ali Mochtar Ngabalin.
"Kami hanya mengakui satu kepengurusan KONI DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Umum terpilih Dody Rahmadi Amar," ungkapnya, Jumat (12/5/2017).
Ali mengatakan hal itu setelah adanya pihak lain yang mengklaim sebagai KONI DKI tandingan pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pada 11 Mei lalu.
Padahal sebelumnya sudah ada Musorprov XI KONI DKI yang digelar pada 29 April lalu yang memilih Dody Rahmadi Amar sebagai Ketum KONI DKI.
"Musorprov tersebut digelar berdasarkan atas keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan) KONI DKI dan sudah sesuai dengan AD/ART. Jadi Musorprov KONI DKI pada tanggal 11 Mei digelar atas dasar aturan yg mana? Pengprov POSSI DKI Jakarta sebagai cabor resmi pemegang hak suara, tidak mengakui Musorprov tersebut sebab undangan yg disebarkan tidak sesuai dengan AD/ART KONI DKI yg sah," urai Ali Mochtar Ngabalin.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, Musorprov yang digelar pada 29 April lalu, sudah melakukan berbagai tahapan dan proses yg Sah, sehingga induk cabor-cabor di dalamnya telah mendapat mandat yg sah, sesuai dengan komisi-komisi yang ada.
Selaku Ketum Pengprov POSSI DKI J akarta, ia pun dengan tegas hanya mengakui RAT dan Musorprov yang sesuai dengan SK KONI DKI yang saat itu di tandatangani oleh ketum KONI DKI, Raja Sapta Ervian.
"Untuk itu saya mengharapkan pengurus KONI DKI yang sah di bawah pimpinan Doddy Rahmadi Amar, membangun komunikasi yang baik dengan cabor-cabor yang belum sejalan dan tentunya ketum terpilih menjalin kerjasama yang baik dengan stake holder olahraga, termasuk kuasa pengguna anggaran. Saya juga mengharapkan agar kepentingan Atlet harus menjadi prioritas utama," papar Ali Mochtar Ngabalin.
Selain itu, Ali Mochtar Ngabalin juga mengharapkan agar semua pengurus sah yang terpilih nantinya harus menjaga aset KONI DKI, menjaga soliditas organisasi dan mewujudkan juara Umum PON di Papua tahun 2020 mendatang.
"Kondisi ini harus kita ciptakan menjadi lebih baik. Jangan sampai atlet jadi korban. Jangan sampai peta comply antar pengurus," selorohnya.