Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan persiapan gelaran Asian Games dan Asian Paragames 2018.
Kali ini Presiden Joko Widodo sendiri yang ingin mengetahui progres persiapan pesta olahraga multi event tersebut.
Untuk mengetahui sejauh mana persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Paragames, Presiden Joko Widodo sendiri yang memimpin rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017) sore.
Sejumlah stake holder hadir dalam rapat terbatas itu. Di antaranya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi serta beberapa menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan INASGOC kali ini dikonsentrasikan untuk melihat sejauh mana perkembangan penggunaan anggaran.
Jokowi menuntut persiapan menuju gawe besar Asian Games dan Asian Paragames digeber seiring semakin dekatnya dua even tersebut.
Namun Jokowi mengeingatkan perlu kecermatan, ketelitian, keseriusan diberbagai sektor, venues dan sarpras pendukung serta keuangan.
Terutama dalam sektor penggunaan anggaran, kata Jokowi harus menjadi perhatian.
"Saya minta penggunaan anggaran tetap memperhatikan prinsip tertib administrasi, efisien, dikelola secara detail, dan tidak dilebih-lebihkan atau tidak berlebihan," tutur Presiden saat membuka ratas.
Asian Games dan Asian Paragames 2018 merupakan perhelatan bangsa dimana kita semua harus menjaga sekaligus mengangkat nama baik Indonesia dimata dunia.
"Persiapan harus cepat, semua dilakukan secara terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara governance-nya, kita semua harus menjaga pada perhelatan bangsa ini nama baik Indonesia dimata dunia," tutur Presiden.
Sementara itu, Imam Nahrawi menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian betul-betul terhadap persiapan hajat besar bangsa ini.
Sebab itu semua kementerian dan lembaga diminta secara bersama-sama mendukung penuh agar persiapan disemua hal berjalan dengan baik.
"Bapak Presiden memberi perhatian betul-betul, kita semua kementerian dan lembaga diminta untuk mendukung penuh," kata Imam Nahrawi.
Tentang penggunaan anggaran prinsip kehati-hatian dan sesuai aturan tetap dijalankan, Kemenpora sudah menggandeng BPKP dan LKPP untuk dapat mengawal, akan tetapi percepatan juga diperlukan, kesemuanya diterapkan seiring.
"Kemenpora sudah menggandeng BPKP dan LKPP sebagai bentuk kehati-hatian. Namun fleksibilitas pencairan sebagaimana yang ditegaskan Pak Wapres juga diterapkan," jelas Imam Nahrawi.