Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PB PGSI) akan memilih kepengurusan baru periode 2018-2022 melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan awal Desember 2017 di Jakarta.
Untuk itu, sudah dibentuk tim kecil dari perwakilan lima pengurus provinsi (pengprov) guna memuluskan pelaksanaan Munas.
Pembentukan tim kecil ini dilakukan saat pertemuan informal antara PB PGSI dan perwakilan pengprov, Selasa (24/10/2017) malam lalu di hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
Peserta pertemuan menyepakati usulan Pengprov PGSI DKI Jakarta, yang menginisiasi perlunya tim kecil untuk memperlancar penyelenggaraan munas tersebut.
Tim kecil terdiri dari perwakilan pengprov PGSI DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sultra. Tim yang berada dibawah koordinasi Sekjen PB PGSI, Washington Sigalingging ini secara khusus berperan memberi saran dan masukan terkait penyelenggaraan munas.
"Ancer-ancer munas kita selenggarakan awal Desember, antara tanggal 5 hingga 7," ujar Washington Sigalingging.
Ramidin Saragih, Ketua Umum PB PGSI 2014-2018, juga memberikan dukungan penuhnya atas keberadaan tim kecil guna memperlancar penyelenggaraan munas itu.
Ramidin Saragih yang memimpin pertemuan informal bersama Washington Sigalingging, pada kesempatan itu secara terbuka juga mengumumkan bahwa ia tidak bersedia untuk dipilih kembali.
"Ini bukan berarti saya mengundurkan diri," papar Ramidin Saragih, "Saya hanya tidak bersedia untuk dipilih kembali, jadi berbeda dengan mengundurkan diri."
Ramidin Saragih berharap stakeholders gulat tanah air nantinnya bisa memilih ketua umum dan jajaran pengurus yang mampu menjalankan organisasi dengan baik dan membawa prestasi bagi para atletnya.
Jangan sampai memilih pengurus yang justru mencari uang dari organisasi, demikian antara lain ditekankan Ramidin Saragih.
"PB PGSI sekarang ini seperti ada tetapi tiada. Di luar negeri pun keberadaan kita dipertanyakan, apa PGSI masih ada?"
Ramidin Saragih meminta jajaran pengurus PB PGSI yang tidak mampu untuk mengemban amanah organisasi sebaiknya mundur. Secara khusus ia juga mengharapkan pemilik suara di munas nanti bisa memilih orang-orang yang tepat.
"Kalau perlu bahkan di black-list saja orang-orang yang merusak tatanan organisasi," tegasnya.