Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komisaris Jenderal Polisi (Purn), Drs Oegroseno, SH berencana menemui Menpora, Imam Nahrawi, untuk menyampaikan tentang rencana pelaksanaan rekonsiliasi nasional tenis meja seluruh Indonesia.
Oegroseno mengemukakan, pertemuan akan berlangsung di Kantor Kemenpora pada Senin (2/7/2018).
"Upaya rekonsiliasi ini dilakukan paska keputusan hukum dan BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia)," ungkapnya, Sabtu lalu.
BAORI dalam putusannya pada tanggal 7 Juni 2018 menetapkan, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasluber) PTMSI yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, 27-28 Maret 2018 lalu, tidak sah, karena cacat hukum.
Dengan demikian sejak putusan tersebut kepengurusan PB.PTMSI pimpinan Dato' Sri Tahir MBA periode 2018-2022 secara otomatis batal demi hukum.
Dengan demikian menurut Oegroseno, KONI Pusat gagal memfasilitasi upaya Munasluber PTMSI sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi nasional tenis meja Indonesia.
Namun berdasarkan aturan hukum, PP PTMSI tidak akan melakukan rekonsiliasi dengan PB PTMSI pimpinan Tahir melainkan hanya dengan PB PTMSI yang ditinggalkan oleh Lukman Edy.
Mantan Wakapolri itu berharap rekonsiliasi dapat dilakukan sebelum Asian Games berlangsung dengan alasan agar pemerintah dalam hal ini, Menpora tidak dipusingkan oleh dualisme organisasi tenis meja yang nyaris tiada akhir hampir empat tahun belakangan ini.
Dalam kaitannya dengan rekonsiliasi nasional tenis meja Indonesia ini mantan Kapolda Sumut dan Sulteng ini berharap agar Menpora bisa menegakkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2016 karena KONI dianggap gagal memfasilitasi pelaksanaan Munasluber untuk menyatukan dualisme tenis meja Indonesia.
Itu semua akan dipaparkan Oegroseno kepada Menpora Imam Nahrawi dalam pertemuan tersebut.
Berkaitan dengan makan siang semua cabor bersama Wapres 26 Juni 2018, Oegroseno menjelaskan, dari cabor tenis meja, hanya PP PTMSI yang diundang resmi oleh sekretariat Wakil Presiden Jusuf Kalla, bukan PB PTMSI. Memang, mereka datang tetapi tidak bisa masuk karena tidak terdaftar dalam daftar diundang.
Lalu mereka berada di luar menunggu karena ingin bertemu Menpora menanyakan tentang dualisme PTMSI. Setelah bertemu, Menpora memberi cacatan bahwa kasus tenis meja harus diselesaikan segera berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bila dalam waktu dekat belum selesai, fokus pada atlet tenis meja yang dipersiapkan ke Asian Games haruslah atlet yang terbaik.
Menurut Oegroseno atlet Tenis Meja yang terbaik adalah atlet tenis meja yang sekarang mengadakan training center di China, bukan di Indonesia. Mereka selama ini sudah bersiap dan telah menggunakan uang negara seluruh persiapannya.
"Saya tidak mungkin memilih yang lain kecuali yang berlatih di China," ujar Oegroseno.
Dia mengatakan hal ini karena menduga ada upaya dari pihak PB PTMSI yang organisasinya sudah dibatalkan demi hukum ini ingin mengganti pemain yang berlatih di China dengan pemain lain.
Itu tidak akan mungkin sebut Oegroseno.