Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang sedianya digelar pada tahun ini terancam akibat wabah virus corona.
Sebagai informasi, pelaksanaan PON XX Papua rencananya berlangsung pada 22 Oktober-2 November 2020.
Dikiutip Tribunnews dari Tribun Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang diketuai Syaiful Huda, Selasa (14/4/2020) malam.
Rapat Kerja yang dilakukan secara daring itu melahirkan lima kesimpulan atau keputusan.
Satu di antaranya, anggota Komisi X DPR RI mendesak Menpora untuk menunda PON 2020.
Baca: Kemenpora Tak Larang Pelatnas Tetap Berjalan: Lakukan Physical Distancing
Baca: Delapan Pernyataan Kemenpora RI Atas Penundaan Olimpiade 2020 Tokyo
Berikut hasil kesimpulan/keputusan dari rapat kerja Menpora RI dengan Komisi X DPR RI:
1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenpora RI yang telah menyusun kebijakan dan melakukan langkah-langkah strategis bidang keolahragaan dan kepemudaan dalam menghadapi Pandemi Covid-19
2. Komisi X DPRI RI mendesak Menpora RI untuk menuda pelaksanaa PON XX Tahun 2020 dan anggaran kepastian waktu, tanggal, bulan dan tahun penyeleggaraan dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur PON XX dan terus memelilhara venue yang sedang dan telah dibangun dengan memperhatikan sesuai protokol kesehatan Covid-19.
3. Terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2019 Komisi X DPR RI mendesak menpora untuk
a. Memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat reformasi birokrasi di Kemenpora RI agar penilain BPK RI meningkat dari WDP menjadi WTP untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.
b. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) TA 2018 dan 2019 sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) nomor laporan 335/HP/XVI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019
4. Terkait kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan terhadap dampak pandemi Covid-19, komisi X DPR RI menyampaikan catatan antara lain
a. Mendorong pemerintah dan pemangku kepetingan olahraga lainnya untuk konsisten mempersiapkan atlet-atlet nasional dalam mengikuti even-even internasional pada akhir tahun 2020 sampai tahun 2021 dan persiapan sebagai tuan ruam even interasional tahun 2021 dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.
b. Mendorong Kemenpora RI untuk memaksimalkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan, melalui peningkatan kepasitas pemuda maupun fasilitas sarana kepemudaan dalam rangka penanggulangan Covid-19.
c. Mendorong Kemenpora RI untuk merumuskan program-program strategis bidang keolahragaan dan kepemudaan pasca Pandemi Covid-19, untuk menjaga kerativitas dan produktivitas pemuda serta menjaga prestasi para atlet.
d. Mendukung Kemenpora RI untuk menggalakkan kegiatan senam kesegaran jasmani di rumah bagi masyarakat yang sedang menjalankan Physical Distancing di tengah kondisi pandemi Covid-19.
5. Komisi X DPR RI dan Menpora RI sepakat akan melakukan rapat kerja yang secara khusus membahas perubahan anggaran APBN TA 2020 akibat kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana Perpres No. 4 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020.
Kejelasan PON 2020 Tunggu Keputusan Presiden Jokowi
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, kejelasan PON 2020 akan segera ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.
Presiden Jokowi akan melakukan rapat terbatas di Istana Negara dalam waktu dekat guna membahas PON 2020.
Baca: Pandemi Covid-19 Ganggu Persiapan PON Papua, Kepastian Ditunda atau Tidak Ditentukan Pekan ini
Baca: Dibayangi Pandemi Corona, Menpora Tegaskan PON 2020 Papua Masih Sesuai Jadwal
Baca: Sesmenpora: Kalau PON Mundur Kemungkinan Digelar Awal Maret 2021
Hal tersebut diungkapkan oleh Alexander Kapisa selaku Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua pada Sabtu (11/4/2020).
Menurut Kapisa, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Lebih lanjut Kapisa mendengar dari internal Kemenko PMK, akan ada pertemuan dan penentuan PON 2020 yang dilakukan Presiden Jokowi setelah Hari Paskah.
"Dalam waktu dekat atau pekan ini ada rapat terbatas membahas soal jadwal PON ini."
"Saya dengar dari internal Kemnko PMK akan dibahas dan ditentukan oleh Presiden setelah Hari Paskah," kata Kapisa, Minggu (12/4/2020).
Sementara itu pada pemberitaan sebelumnya, Lukas Enembe selaku Gubernur Papua baru-baru ini mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada Selasa (7/4/2020).
Surat tersebut secara umum menjelaskan perihal laporan penyebaran virus corona terhadap persiapan pelaksanaan PON XX yang akan digelar di Papua.
Selain itu, Lukas Enembe meminta pertimbangan kepada Presiden Jokowi terkait situasi pelik yang terjadi saat ini.
Lewat surat nomor 06/SUS-GUBPAPUA/IV/2020, Lukas Enembe menjelaskan situasi terkini terkait persiapan pelaksaan PON XX.
Pertama, pemerintah provinsi dan panitia terus melakukan langkah persiapan demi penyelenggaraan PON XX.
Kedua, perkembangan pembangunan venue pertandingan, Lukas Enembe menyampaikan pihak panitia tengah berusaha menyelesaikan semua proyek yang telah direncakanan.
Panitia mengatakan secara keseluruhan pembangunan venue telah mencapai 85%-90% hingga kini, serta ditargetkan selesai semuanya pada Juli 2020 mendatang.
Ketiga, semua komponen yang berada di tanah Papua secara bersama saling bahu membahu membantu menekan dampak penyebaran Covid-19.
Keempat, pemerintah Papua telah menyusun berbagai langkah dalam antisipasi penyebaran Covid-19.
Pemerintah setempat telah memberlakukan status siaga darurat mulai 17 Maret hingga 17 April 2020 mendatang.
Selain itu, pemerintah setempat juga telah sepakat untuk bergerak bersama mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak Covid-19.
Pemerintah Papua juga telah mengeluarkan imbauan kepada warganya agar menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Poin kelima menjelaskan terkait optimalisasi anggaran APBD untuk membantu penanganan virus corona di tanah Papua.
Sedangkan, poin terakhir disampaikan perihal situasi terkini yang menjadi poin penting Gubernur Papua meminta pertimbangan presiden.
Lukas Enembe selaku Gubernur Papua menyampaikan perkembangan Covid-19 di wilayahnya terus mengalami peningkatan setiap harinya.
7000 Lebih Atlet dan Ofisial Telah Daftar PON 2020
Sebanyak 7.400 lebih atlet dan ofisial hingga Rabu (8/4/2020) telah mendaftarkan diri untuk ikut Pekan Olahraga Nasional XX Papua. ⠀
⠀
Jumlah tersebut berasal dari 33 Provinsi peserta PON, termasuk tuan rumah Provinsi Papua.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jery Agus Yudianto, di Jayapura, Kamis (9/4/2020).⠀
⠀
Menurutnya, semua provinsi di Indonesia sudah mendaftar dan sesuai data long list, sebanyak 7.400 lebih masuk dalam data base PB PON Papua. ⠀
⠀
“Kita nanti akan live bersama Komisi Keabsahan untuk menverifikasi data yang masuk dengan data e-KTP."
"Karena yang menentukan atlet sah dan tidak berlaga pada PON adalah Komisi Keabsahan,” ujar Jery, dikutip dari akun Instagram resmi PON 2020.
Lebih lanjut, Jery menambahkan setiap provinsi sudah mendaftarkan nomor apa saja termasuk nama atlet yang diturunkan di PON.
"Jadi, pendaftaran PON sekarang itu namanya long list dengan dua tahap."
"Kemudian untuk tahap kedua ini kami jadwalkan tanggal 20 April nanti, dan menunggu kebijakan pimpinan baiknya bagaimana,” tambahnya.⠀
⠀
Dalam ketentuan pertandingan multi event berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, proses pendaftaran multi event PON dilakukan sebanyak tiga tahap.⠀
⠀
Tahap pertama pendaftaran dibuka pada 20 Februari sampai 19 April 2020.
Kemudian tahap kedua dibuka pada 20 April sampai 19 Juni 2020. ⠀
⠀
Sementara ketiga, keabsahan atlet dan ofisial akan ditentukan dalam Delegation Registration Meeting (DRM) yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2020.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nasib PON 2020 Papua Akan Ditentukan Pekan Depan"
(Tribunnews.com/Ipunk) (Kompas.com/Faisal Raihan) (Tribun Jakarta/Abdul Majid)