Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali turut angkat suara perihal permasalahan yang terjadi dalam persiapan PON XX Papua.
Seperti diketahui, sebelumnya Kabupaten Mimika yang jadi salah satu tempat penyelenggaraan PON melalui Bupati Eltinus Omaleng mengatakan bakal menghentikan persiapan PON lantaran belum turunnya anggaran.
Menpora menjelaskan bahwa anggara yang dipertanyakan oleh Sub Pon dalam hal ini Kabupaten Mimika bukanlah anggaran tambahan yang sebelumnya diminta PB PON sebesar Rp 1,6 triliun, melainkan anggaran dari APBD Papua.
“Sebenarnya tambahan anggaran bukan jadi pemicu utama antara PB PON dengan sub, yang jadi masalah itu adalah yang dianggarkan oleh APBD. Mereka sudah tahu ada pencairan tapi ke sub-subnya itu belum (dapat) jadi berbeda permintaan tambahan 1,6 Triliun dengan yang yang ada di alokasi APBD provinsi papua yang diberikan ke PB PON. Soal transparansi di situ yang mereka tuntut,” jelas Menpora Amali, Selasa (8/6/2021)
Menpora Amali pun turut menjelaskan mengenai tambahan anggaran yang diminta oleh PB PON sebesar Rp 1,6 Triliun.
Anggaran tambahan itu dikatakannya kini tengah dalam proses reviu oleh BPKP. Bahkan agar anggaran yang diminta ke depan tak ada masalah, dirinya pun bekerjasama dengan Kejaksaan dan KPK.
Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari BPKP, Kejaksaan dan KPK, anggaran tersebut pun Menpora usulkan agar langsung dikirim ke pemerintah Papua sehingga tak lagi melewati Kemenpora.
“Kalau dari kami sih kalau reviu BPKP oke tidak ada hambatan bahkan saya tadi di dalam rapat saya sampaikan, saya minta ke kementerian keuangan, begitu oke, kementerian keuangan langsung beri ke pemerintah daerah apalagi ada permintaan dari sub-sub untuk langsung ke mereka,” kata Menpora Amali.
“Jadi tidak perlu lagi mampir ke kami, saya sangat setuju. Makin cepat makin baik jadi sekali lagi bukan itu yang jadi penghambat komunikasi. Kalau dari kami ingin semuanya clean and clear,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman yang baru kembali dari Papua membenarkan bahwa permasalahan tersebut bukan lah soal anggaran tambahan.
Melainkan mempertanyakan anggaran dari APBD Papua yang sudah ada tapi belum diberikan ke sub-PON yakni Kabupaten Mimika.
Meski demikian, Marciano meyakini bahwa persiapan PON bakal berjalan dengan lancar lantaran permasalahan ini akan segera diperbaiki.
“Betul, bahwa permasalahan transparan anggaran ini tidak karena yang belum diumumkan pemerintah pusat tapi yang sudah jalan hari ini yang mereka permasalahan, bahwa anggara sudah cukup besar yang dikeluarkan APBD tapi yang seharusnya diturunkan ke sub PB PON itu baru mulai dibicarakan dan akan diturunkan dalam waktu dekat ini,” jelas Marciano.
“Seperti kota Jayapura, itu akan diturunkan dalam waktu dekat. Hal-hal yang belum sepakat itu akan dibicarakan lagi, tapi prinsipnya anggaran itu ada bahwa di pemerintah daerah Papua pun masih tersedia anggaran PON ini, masih ada 600 miliar yang disiapkan yang belum diturunkan karena mereka harus mempertanggungjawabkan dulu anggaran yang selama ini diberikan,” pungkasnya,