Baca tanpa iklan
Abdul Majid/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan pihaknya mendorong Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI agar segera melunasi beberapa kewajiban yang belum dibayarkan saat gelaran dua even olahraga tersebut.
Menurut Menpora Amali, meski sisa anggaran untuk kedua even itu belum dicairkan semua oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun dipastikan anggaran yang telah dicarikan sebelumnya masih ada sisanya dan memungkinkan digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan saat kegiatan PON dan Peparnas berlangsung.
Baca juga: Cerita Mahfud MD Dengar Teriakan Nama Anies dan Ganjar Saat DKI-Jateng Bertanding di Peparnas 2021
Hanya, kata Menpora, PB PON dan PB Peparnas sangat berhati-hati dalam melakukan pembayaran.
“Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban itu harus segera dibayarkan. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu cuma karena kehati-hatian di sana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” ujar Menpora Amali.
Dijelaskan Menpora Amali, sudah ada beberapa kali kasus salah bayar, di antaranya salah bayar tanah ganti rugi.
“Jadi itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas). Karena setelah dibayarkan ada lagi yang datang katanya belum bayar,” katanya.
Baca juga: Jokowi: Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua Luar Biasa
Hal tersebut juga dikhawatirkan terjadi kepada para fotografer, tenaga kesehatan, pengemudi, dan relawan.
Namun Menpora Amali memastikan, tunggakan atau tagihan yang belum dibayarkan itu akan segera dilunasi.
“Jadi kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya kan ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,” kata Menpora.
Itulah sebabnya, Menpora meminta agar BPKP, perwakilan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Kemenpora membantu PB PON – Peparnas untuk memverifikasi agar apa yang sudah dikeluarkan dengan dokumen-dokumen Kemenkeu bisa langsung mencatatkannya bahwa hal tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya.
“Jadi ini masih jalan, semoga. Prinsipnya bahwa ini kita selesaikan,” katanya.