TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga DKI Jakarta kecewa dengan kegagalan Kontingen DKI Jakarta meraih target juara umum pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Makanya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menginginkan adanya figur baru yang muncul pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI DKI Jakarta dengan agenda pemilihan Ketua KONI DKI Jakarta periode 2022-2026.

Keinginan Iman Satria, cukup beralasan karena sudah tidak percaya kepada pengurus KONI DKI Jakarta yang terbukti tidak berhasil. Apalagi, mereka pernah berjanji akan mundur jika tidak juara umum. 

"Komisi E DPRD DKI Jakarta kecewa dengan kepemimpinan KONI DKI Jakarta saat ini. Makanya, kita berharap di Musroprov KONI DKI Jakarta yang akan datang lahir pemimpin baru yang dapat membesarkan KONI DKI, bukan yang ikut besar di KONI seperti selama ini. Sangat sulit dimengerti jika pengurus yang lama masih mencalonkan diri," ungkap Iman Satria, Selasa (21/2/2022). 

Selain menginginkan figur baru, kata Iman Satria, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan meminta pertanggungjawaban dari pengurus KONI DKI Jakarta dan mendorong audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana hibah kepada KONI DKI Jakarta untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang sangat besar.

"Pengurus KONI DKI Jakarta yang sekarang mesti dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana PON XX Papua 2022. Dan, Komisi E DPRD juga akan mendorong audit investigasi BPK atas penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut," tandasnya.

Kontingen KONI DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua I KONI DKI Jakarta, Hidayat Humaid dan Ketua KONi DKI Jakarta, Djamhuron P Wibowo hanya menduduki posisi sebagai runner up pada PON yang digelar di Bumi Cenderawasih tersebut.

Padahal, KONI DKI Jakarta mengunakan anggaran tertinggi dibanding dua pesaing lainnya yakni mencapai Rp 410 miliar. Sementara Jawa Barat sebagai juara umum mendapat dana Rp 256 Miliar. Dan, Jawa Timur yang menempati peringkat ketiga dengan anggaran Rp 218 Miliar.

Lebih jauh, Iman Satria menyebutkan pihak Komisi E DPRD DKI Jakarta sempat tidak menyetujui pengajuan anggaran KONI DKI Jakarta sebesar Rp150 Miliar karena kegagalan tersebut.

Terakhir anggaran diberikan Rp50 Miliar dari Banggar DPRD DKI Jakarta dengan catatan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah PON.  

Bukan hanya menyoroti masalah dana hibah dan kegagalan, Iman Satria juga mempertanyakan keputusan Rapat Pleno DKI Jakarta yang memajukan pelaksanaan Musprov KONI Jakarta menjadi 12 Maret 2022 di Hotel Century Park Jakarta. Padahal, di Rapat Kerja (Raker) KONI DKI Jakarta diputuskan Musprov KONI DKI Jakarta digelar di Jakarta, 27 Maret 2022.

"Jika pandemi Covid 19 yang jadi alasan mestinya jadwal Musorprov dimundurkan bukan malah dimajukan," tegasnya.