TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mana mungkin Formula E dibandingkan dengan Asian Games 2018? Itu sangat jauh berbeda. Demikian dikatakan Direktur Goverment Relation Inasgoc, Asian Games 2018, Raja Pane.

Raja mengatakan hal seperti itu menanggapi berita bahwa pargelaran Formula E yang digelar DKI dikaitkan dengan Asian Games 2018 dan Motor GP Word Superbike 2022.

Menurut Raja pane proses menjadi tuan rumah Asian Games 2018 Jakarta-Palembang itu cukup panjang. Semua prosedur dikewati dengan sangat hati2 dan terencana.

"Saya mengikuti proses bidding jadi tuan rumah Asian Games 2018 itu sejak 2010. Jadi, tidak elok jika menyamakan Formula E dengan Asian Games," ungkap Raja Pane menjadi Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia selama dua periode.

"Perlu dicatat juga bahwa pelaksanaan Asian Games 2018 itu meraih sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Pengakuannya bukan hanya dari OCA tetapi juga dari Komite Olimpiade Internasional (IOC)," tambah mantan Ketua Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (SIWO) Pusat dua periode ini.

Bahkan kata Raja, penyelenggaran Asian Games 2018 merupakan tersukses sepanjang adanya perhelatan olahraga bangsa-bangsa Asia itu.

"Kota Jakarta juga berbenah dan kini semakin cantik berkat adanya Asian Games," kata Raja Pane.

Secara terpisah mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto mendukung pelaksanaan Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, 4-5 Juni 2022.

Namun, mantan Wakil Ketua dan Direktur Keuangan Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) ini merasa janggal ketika Formula E yang digelar Pemda DKI Jakarta itu dikaitkan dengan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang dan Moto GP dan World Superbike (WSBK) 2022.

"Kita apresiasi Formula E dan kita berharap semoga sukses. Tetapi, Asian Games 2018 dan MotoGP tidak bisa apple to apple dibandingkan degan Formula E, baik sisi persiapan, koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, pemenuhan kewajiban dengan pihak lembaga asing, dan kualitas serta standard tingkat venue yang digunakan," kata Gatot S Dewa Broto.

Pelaksanaan Asian Games 2018 yang mendapat dukungan dana penuh dari pemerintah pusat itu, kata Gatot S Dewa Broto, mempunyai dasar hukum yang jelas dan melalui proses panjang.

Pertama, komitmen pemerintah dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan ada koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait serta mendapat persetujuan Komisi X DPR RI. Begitu juga pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kedua, memiliki dasar hukum yang jelas dimana ada Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres). Dan, ketiga, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

"Formula E itu kan gawean Pemda DKI Jakarta sedangkan Asian Games 2018 itu jelas gawean nasional. Kalau pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap Formula E bisa menimbulkan kecemburuan daerah lain yang juga menggelar event internasional seperti Tour de Singkarak, Borobudur 10 K dan Tour de Flores. Jadi, tidak semua event olahraga di daerah menjadi tanggung jawab pusat apalagi dana pemerintah pusat untuk olahraga itu sangat terbatas," urainya.

"Nggap perlu dikaitkan Formula E dengan pelaksanaan Asian Games 2018 yang sudah jelas penggunaan anggaran secara transparan dan telah diaudit BPK RI," tambahnya.

Selain menjelaskan masalah Asian Games 2018, Gatot juga mengungkapkan, tentang masalah kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Grand Prix karena tidak memenuhi persyaratan dan belum adanya dukungan pemerintah.

Begitu juga dengan Motto GP di Mandalika yang programnya telah direncanakan dengan matang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana ajang internasional Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni mengatakan, Formula E merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi berskala dunia.

Dalam Channel YouTUbe Macan Idealis, Jumat (3/6/2022), dia juga menyebut event ini sangat penting untuk branding baik kepentingan pemerintah pusat dan daerah.

Akan tetapi, helatan dunia yang diadakan oleh Pemda kali ini sangat minim kehadiran pemerintah pusat.