Pembayaran Proyek PON Papua Belum Jelas, Vendor Harap Pemerintah Pusat Beri Dukungan
 

 

Alfarizy Ajie Fadhilah/Tribunnews.com

 
 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para vendor yang terlibat dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Papua terus menemui jalan buntu terkait pembayaran proyek yang telah dilakukan.

Sudah tiga tahun berselang, pembayaran atas jasa mereka masih belum jelas dan memaksa beberapa vendor, termasuk PT Arras Protama Sejahtera, untuk mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir.

CEO PT Arras Protama Sejahtera, Julita Saragih, menyatakan ketidakpuasannya terhadap ketidakjelasan dan kurangnya tanggung jawab dari pihak terkait. 

"Kami sangat khawatir karena tidak ada komunikasi apa pun, tidak ada surat yang dikirimkan ke kami tentang bagaimana kelanjutan pekerjaan kami, sehingga membuat kami kecewa," kata Julita dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Kendati pembayaran vendor ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, Julita berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan agar kasus ini bisa segera selesai.

Terlebih, lanjut Julita, pesta olahraga nasional itu sudah akan kembali bergulir di Aceh dan Sumatra Utara di tahun ini.

"Benar ini tanggung jawab Pemerintah Papua, tapi kami melihat PON ini event negara, kami mohon dengan sangat agar pemerintah pusat juga memberikan dukungan kepada kami, agar kasus ini diselesaikan," ujar Julita.

"Karena PON berikutnya, ke-21 di Aceh dan Sumatra Utara sudah disiapkan, bagaimana sudah menyiapkan event baru, sementara event lama belum selesai dipertanggungjawabkan," imbuhnya 

PT Arras Protama Sejahtera dan beberapa vendor lain yang juga turut menuntut hal serupa pun berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyelesaikan sengketa ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut data beberapa vendor yang belum terbayarkan:

1. PT. Arras Protama Sejahtera

2 PT. Orindo Prima

3 PT. Pesky Rekayasa

4 PT. Jasa Utama Karya Cemerlang

5 ⁠PT. Rangga