Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gelaran Pekan Olahraga (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara mulai diterpa isu miring terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran.

Hal ini terlihat dari beberapa kasus mulai konsumsi yang tak layak hingga adanya Venue yang belum sempurna atau masih dikebut pengerjaannya padahal PON sudah berlangsung.

Kasus tersebut pun dikatakan Menpora Dito sudah ditangani pemerintah pusat.

“Yang masuk ke kami, kami fast respon contoh kemarin venue voli di Sumatera Utara, yang mana itu tanggung jawab Daerah. Venue olahraga sudah siap dipakai hanya saran pendukung yang memang agak keteteran dan jalanya habis hujan dari berlumpur dan pada hari itu juga saya memohon kepada Bapak Basuki (Menteri PUPR) langsung. Akhirnya kami take over dan pemerintah pusat langsung masuk membenarkan dan Alhamdulillah sekarang sudah rapi dan dibantu juga TNI-Polri,” terang Menpora Dito dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Berangkat dari kondisi seperti ini, Menpora Dito berharap kedepan adanya perubahan aturan dalam Undang-Undang olahraga yang menyebut bahwa pemerintah pusat juga bisa turut membantu dalam pengelolaan.

Dengan begitu pemerintah pusat juga bisa langsung membantu apabila ada kekurangan.

Seperti diketahui, penyelenggaraan PON tanggung jawabnya ada pada KONI dan Pemerintah Daerah.

“Kedepan terkait PON harus ada evaluasi tata kelola yang lebih komprehensif karena dalam olahraga memang PON itu jelas adalah tanggung jawab KONI dan Daerah. Jadi peran pemerintah pusat ini terkadang ada batasan-batasan yang memang seharusnya bisa kita secara realtime atau day today bisa kita intervensi,” terang Menpora Dito.

“Semoga Menteri selanjutnya bisa lebih enak memimpinnya. Saya rasa ini harus saya menyatakan kenyataan yang pahit, saya mohon kedepan ini dibantu mungkin mengubah sedikit Undang-undang olahraga terkait tata kelola PON ini,”

“Bisa dilihat saya bukan mau membanggakan Kemenpora atau (pemerintah) di pusat, bagaimana kami di pusat kami mendapatkan amanah menjalan Piala Dunia Basket dan Piala dunia sepakbola u-17, antusias itu dunia dan Alhamdulillah tidak ada sama sekali catatan seperti yang sudah terjadi. Ini mungkin bukan kita mau mengenyampingkan daerah tapi controlling pengelolaan manajerialnya dan juga penggunaan ESDM itu yang butuh penguatan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.