Hadapi Tantangan NEET dan Kesehatan Mental, Kemenpora Perkuat Kolaborasi Daerah

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Barat melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2027.

Kegiatan yang digelar di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (10/2/2026), dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora, Yohan, serta para Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Baca juga: Kemenpora Catat Lonjakan Pendaftar Seleksi Terbuka Deputi Pengembangan Industri Olahraga

Dalam paparannya, Deputi Yohan menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan berbasis data, dengan menjadikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan evaluasi program di daerah.

“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan IPP sebagai rujukan bersama. Dengan demikian, intervensi program yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan pemuda di wilayah masing-masing,” ujar Yohan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Lebih lanjut, Yohan menjelaskan bahwa arah kebijakan pelayanan kepemudaan tahun 2026 difokuskan pada penguatan kualitas pemuda secara holistik, meliputi aspek pendidikan, kesehatan fisik dan mental, partisipasi dalam ketenagakerjaan, hingga pencegahan perilaku berisiko.

Menurutnya, tantangan aktual seperti tingginya angka pemuda NEET (Not in Education, Employment, or Training), persoalan kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, serta dampak transformasi digital menuntut respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.

Dalam konteks perencanaan daerah, Kemenpora mendorong penyusunan dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN), RPJMN 2025–2029, serta arah pembangunan jangka panjang nasional.

“Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi dan isu kepemudaan secara komprehensif, melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah,” tegasnya.

Forum rakor ini juga menjadi ruang dialog strategis antara Kemenpora dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem kepemudaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui sinkronisasi program pusat dan daerah tersebut, diharapkan kualitas pemuda Kalimantan Barat semakin meningkat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.