Penggulingan Nurdin Halid Tinggal Persoalan Legalitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah konflik PSSI yang makin meruncing seiring adanya campur tangan pemerintah dan pernyataan sikap 83 pemilik suara PSSI, keberadaan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI kini hanya menyisakan persoalan legalitas. Pasalnya, Nurdin Halid secara de facto sudah tidak mendapat tempat di PSSI.

Hal itu ditandai dengan tidak adanya kepercayaan dari mayoritas pemilik suara PSSI, yang kemudian mengambil mandat kepengurusan dan mencoba mengambil alih seluruh fungsi organisasi PSSI dengan dibentuknya Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia, yang salah satu tugasnya meresmikan pemecatan Nurdin Halid melalui kongres yang akan mereka jalankan.

Jika demikian, kekuasaan Nurdin Halid kini hanya berada di lingkup jajaran kepengurusan yang tak lebih dari kroni-kroninya, serta 17 pemilik suara dari Pengcab dan klub anggota PSSI yang masih setia terhadap mantan terpidana kasus korupsi tersebut.

Legalitas Nurdin Halid yang tidak mendapat pengakuan dari hampir keseluruhan anggota PSSI tersebut tinggal disempurnakan dengan pengesahan di mata FIFA, melalui mekanisme kongres yang diusung mayoritas pemilik suara PSSI.

"Nanti kami akan serahkan hasil ini ke FIFA langsung. Saya kira FIFA itu bukan miliknya Nurdin Halid dan kroni-kroninya. Mereka akan memahami kami. Apalagi, yang menyampaikan adalah seluruh pemilik suara yang sah di mata FIFA. Tinggal tunggu saja," ujar Saleh Mukadar, salah seorang anggota komite.

Seperti diketahui, Nurdin Halid yang sudah tidak diakui oleh PSSI mayoritas masih tetap ngotot memperjuangkan keinginannya kembali memimpin PSSI dengan mengutak-atik pasal-pasal dalam Statuta sebagai pembenar keinginannya. Padahal, sebanyak 83 pemilik suara dari total keseluruhan 100 pemilik suara PSSI telah menentukan sikap menolak dan mencabut mandat kepemimpinan PSSI.