Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meminta kepada federasi sepakbola dunia (FIFA) untuk dapat memberikan penilaian mengenai keabsahan dan hasil dari kongres.
Perwakilan FIFA/AFC yaitu Marco Leal (Manajer Asosiasi- asosiasi Anggota FIFA), James Kitching (wakil AFC), dan Jeysing Muthiah (wakil FIFA). Hadir dalam Kongres yang diselenggarakan oleh PSSI di Palangkaraya pada Senin (10/12/2012).
Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) juga menyelenggarakan Kongres di Hotel Sultan, Jakarta pada waktu yang sama. Kongres KPSI diadakan, karena peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Solo beranggapan Kongres yang dilangsungkan oleh PSSI tidak melakukan verifikasi peserta.
Di dalam MOU disepakati bahwa pelaksanaan kongres menggunakan voter Kongres Luar Biasa (KLB) Solo. Kemudian karena ada perkembangan terbaru mengenai peserta kongres maka Joint Committee menunjuk Sekjen PSSI Halim Mahfudz dan perwakilan dari KPSI Sefdin Syaifuddin untuk melakukan proses verifikasi peserta.
Namun sampai saat terakhir verifikasi peserta belum juga dilakukan yang membuat kedua federasi olahraga sepakbola itu memutuskan untuk menyelenggarakan.
"Jika pelaksanan kongres tidak sesuai dengan isi MOU. Maka penilaian terhadap kebenaran serta hasil yang dibahas diserahkan kepada FIFA sebagai organisasi tertinggi di bidang olahraga sepakbola,"tutur Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga ad interim, Agung Laksono ditemui di Kemenpora, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Datangnya perwakilan FIFA ke Kongres PSSI yang dilangsungkan di Palangkaraya, menurut Agung Laksono, bukan merupakan suatu bentuk dukungan kepada mereka.
"Mereka akan melihat secara komprehensif bagaimana jalannya kongres di sana. Siapa saja peserta kongres yang hadir dalam rapat itu. Apakah sudah sesuai dengan MOU atau belum,"ungkapnya.
Agung Laksono mengaku, FIFA tentunya akan mengumpulkan informasi mengenai kondisi sepakbola Indonesia, kemudian mereka akan melakukan rapat Komite Eksekutif tanggal 14 Desember di Jepang.