News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik PSSI

Menpora: Hanya Komite, KPSI Tak Berhak Gelar Kongres

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pejabat sementara (Pjs) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Agung Laksono, Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman, dan Ketua Umum KOI, Rita Subowo (dari kiri ke kanan), memberikan keterangan seusai pertemuan terkait permasalahan sepak bola nasional di Gedung Menegpora, Jakarta, Selasa (11/12/2012). Pemerintah membentuk satuan tugas yang terdiri dari lima tokoh olah raga, yaitu Rita Subowo, Tono Suratman, Agum Gumelar, Djoko Pekik, dan Yuli Mumpuni. Mereka akan mengadakan konsultasi dengan FIFA dan AFC perihal kemungkinan sanksi yang dijatuhkan FIFA akibat kemelut PSSI dan KPSI. Kompas/Yuniadhi Agung (MYE) 11-12-2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ad interim, Agung Laksono menegaskan bahwa dirinya tak memberikan rekomendasi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Baik PSSI di Palangkaraya, maupun KPSI di Hotel Sultan, Jakarta, pada 10 Desember lalu.

"Dua-duanya tidak saya berikan rekomendasi. Siapapun orangnya kalau salah saya coret kok.  Yang saya lihat Merah Putihnya saja," tegas Agung kepada Tribunnews, Rabu (12/12/2012), membantah sejumlah tudingan yang menyatakan dirinya lebih pro-KPSI ketimbang PSSI.

Agung yang juga menjabat Menkokesra tegaskan lagi, bahwa KPSI bukanlah organisasi resmi wadah persepakbolaan Indonesia yang diakui FIFA.

"KPSI kan hanya komite saja. Dia tidak berhak menyelenggarakan Kongres," demikian Agung Laksono menjelaskan, sembari mengatakan, yang layak menyelenggarakan Kongres hanyalah PSSI.

"Jadi kalau KPSI menyelenggarakan kongres, ya tidak ada gunanya juga. Karena tidak bakal diakui oleh FIFA. Jadi tidak usah khawatir, karena pertama saya tidak memberikan KPSI rekomendasi dan berdasarkan Statuta hanya PSSI yang boleh membuat Kongres," tandas dia.

Sedangkan alasan Agung tidak memberikan rekomendasi kepada PSSI karena kongres itu menyalahi MoU. Tepatnya mengenai kepesertaan kongres PSSI itu sendiri, dimana kongres itu harus diikuti peserta KLB Solo beberapa waktu lalu.

Jadi, tegas dia, harus verifikasi oleh Join Committe. "Nah itu tidak dilakukan. Jadi saya tegaskan saya tidak memberikan rekomendasi kepada dua-duanya. Tapi Menpora tidak pada posisi untuk mencegah atau menghalang-halangi KLB mereka (PSSI dan KPSI)," ujarnya.

Lanjutnya lagi, bahwa disposisi Menpora mengenai KLB hanya memberikan rekomendasi atau tidak. Namun, faktanya KLB yang digelar baik di Palangkaraya maupun Jakarta, kesemuanya tidak sesuai MoU. Baik itu PSSI maupun KPSI. Menurutnya, jika tetap digelar, itu bukan lagi kewenangan Menpora.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini