News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik PSSI

Rita Subowo: Sekarang Kami Hanya Mengawal Dualisme

Editor: Ravianto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pejabat sementara (Pjs) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Agung Laksono, Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman, dan Ketua Umum KOI, Rita Subowo (dari kiri ke kanan), memberikan keterangan seusai pertemuan terkait permasalahan sepak bola nasional di Gedung Menegpora, Jakarta, Selasa (11/12/2012). Pemerintah membentuk satuan tugas yang terdiri dari lima tokoh olah raga, yaitu Rita Subowo, Tono Suratman, Agum Gumelar, Djoko Pekik, dan Yuli Mumpuni. Mereka akan mengadakan konsultasi dengan FIFA dan AFC perihal kemungkinan sanksi yang dijatuhkan FIFA akibat kemelut PSSI dan KPSI. Kompas/Yuniadhi Agung (MYE) 11-12-2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas (Task Force) bentukan pemerintah Rita Subowo menjelaskan pihaknya kini hanya bertugas mengawal penyelesaian masalah dualisme persepakbolaan Indonesia karena resolusi polemik sudah diamanatkan kepada AFC oleh FIFA.

"Kami hanya mengawal karena berdasar mandat FIFA penyelesaian selanjutnya ditangani AFC," kata Rita seusai menjadi narasumber seminar "Regulasi dan Peluang Sport Tourism untuk Mengoptimalkan Potensi Wisata Daerah" di Wisma ANTARA, Jakarta, Jumat.

Dia menerangkan bahwa tim Gugus Tugas terus melakukan komunikasi dengan AFC terkait tindakan resolusi dualisme yang harus selesai sampai Maret 2013 sesuai syarat akhir dari FIFA.

Rita Subowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu menyerahkan penyelesaian dualisme sepakbola nasional kepada AFC yang lebih berwenang sebagai kepanjangan-tangan FIFA. 

Gugus Tugas berhati-hati dalam setiap langkahnya untuk menghindari intervensi pemerintah secara berlebih terhadap PSSI atau KPSI dan menjaga netralitas menjadi penengah polemik persepakbolaan.

Task Force bentukan pemerintah diisi oleh Rita Subowo, Tono Suratman, Agum Gumelar, Yuli Mumpuni dan Djoko Pekik Irianto.

Penegasan netralitas pemerintah dalam polemik persepakbolaan juga pernah disampaikan pejabat sementara Menpora Agung Laksono yang mengatakan pemerintah selalu menjaga setiap kebijakannya agar tidak dinilai FIFA terlalu dalam ikut campur dalam urusan sepak bola.

Dia menyadari, intervensi pemerintah secara berlebih akan membuat Indonesia terkena sanksi sebagaimana pernah terjadi pada Brunei Darussalam, Kuwait, Yunani, Iran dan beberapa negara lain.

Negara-negara tersebut terkena sanksi FIFA karena pemerintahan mereka dinilai terlalu ikut campur dalam urusan kepengurusan sepak bola.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini