Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pemerintah telah salah menafsirkan terkait hasil pertemuan di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Jumat lalu.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Agung Laksono mengungkapkan bahwa AFC memberikan instruksi kepada KOI untuk mengawasi empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Halim Mahfudz mengatakan, pernyataan pemerintah misleading, tidak ada instruksi bahwa KOI diberi wewenang mengawasi empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.
"Yang benar adalah ada surat FIFA tertanggal 18 Desember yang menerima Kongres Luar Biasa (KLB) Palangkaraya dan meminta PSSI melanjutkan tiga keputusan KLB tersebut dan satu poin yang meminta klarifikasi apakah voters Solo sudah diikutkan di KLB.,"ujarnya Sabtu (12/1/2013).
Menurut Halim Mahfudz, poin di atas juga keputusan KLB Palangkaraya pada 10 Desember 2012 dan memang sedang dilaksanakan oleh PSSI.
Di dalam surat tertanggal 18 Desember, dijelaskan Halim Mahfudz, FIFA menyebutkan bahwa PSSI akan disuspend jika tidak bisa mengontrol sepakbola di Indonesia.
Namun setelah mengadakan pertemuan delegasi PSSI dengan pejabat FIFA, AFC, dan beberapa pejabat lain anggota Exco FIFA, Exco FIFA melihat bahwa roadmap PSSI yang telah diserahkan ke FIFA di Tokyo bisa menjadi dasar untuk memecahkan masalah ini.
"Ada empat poin yang harus diselesaikan: satu, Unifikasi liga, dua Revisi Statuta, tiga Pengembalian 4 Exco terhukum dan empat kesepakatan tentang peserta Kongres Solo,"kata CEO Halma Strategic itu.
Mengenai peran KOI seperti yang diungkapkan oleh Agung Laksono yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.
Halim Mahfudz menegaskan, tidak ada dokumen atau kesepakatan yang menyebut bahwa masalah ini harus dikordinasikan dengan institusi lain tetapi tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang diminta oleh otoritas sepakbola dunia untuk menjadi mediator.
PSSI perlu menjaga agar KOI mendapat informasi langsung dari PSSI supaya tidak ada info yg misleading, salah arah atau sengaja dikelirukan.
"Sebagi federasi yang sah PSSI harus tetap berkomunikasi secara intens dan memberikan laporan kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) dan FIFA untuk menyelesaikan masalah sepakbola di Indonesia, bukan dengan organisasi lain. Hal ini yang akan, sedang dan selalu dilakukan oleh PSSI sebagi anggota sah FIFA,"katanya.
Halim Mahfudz menambahkan, PSSI seperti yang dijelaskan di dalam surat FIFA harus "regains full control over football in the country"
"Jadi jika ada upaya yg menghambat pemulihan kontrol federasi atas sepakbola, maka itu adalah upaya supaya Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA,"tambahnya.