Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Maret 2013 diharapkan bisa berjalan lancar.
PSSI berharap ini menjadi titik awal perbaikan sepakbola nasional menuju prestasi yang didambakan.
Sayangnya, dalam proses perjalanan menuju KLB banyak penyimpangan di luar kesepakatan. Terutama, keputusan oknum-oknum yang mengambil keputusan sendiri terkait kepentingan kelompoknya.
Sebelumnya, Sefdin (anggota Tim Verifikasi) mengambil langkah sendiri mengumumkan 100 peserta KLB berikut dengan nama definitif yang di,uat di sejumlah media.
Padahal, dalam Rapat Tim Verifikasi 5 Maret 2013, baru diputuskan 79 peserta. Itu pun atas nama lembaga atau institusi seperti yang diamanatkan dalam surat FIFA terakhir yang ditujukan kepada Menpora.
Langkah-langkah ini mencederai semangat rekonsiliasi yang dibangun diharapkan tak diulangi.
“Semua harus berdasarkan prosedur. Dari dulu PSSI sangat konsen terhadap agenda rekonsiliasi dan berharap dapat secepatnya dilakukan. Tapi, bukan berarti menghalalkan segala cara dengan menabrak aturan. Ini organisasi besar. Semua harus tahu aturannya. Statuta harus ditegakkan,” kata Tuti Dau, anggota Komite Eksekutif PSSI.
Agus Yasmin, Ketua Tim Verifikasi Peserta Kongres, menjelaskan bahwa tak ada rapat lagi setelah 5 Maret 2013. Sisa 21 peserta yang masih dipermasalahkan KPSI akan diserahkan keputusannya di rapat Komite Eksekutif yang akan digelar 13 Maret 2013.
“Apa yang diumumkan Sefdin itu tak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sebagai Ketua Tim Verifikasi tak pernah mengadakan rapat lagi setelah 5 Maret karena semuanya sudah disepakati. Sisa 21 suara bermasalah akan dibahas di Rapat Komite Eksekutif,” kata Agus.
Selain kasus tersebarnya daftar 100 peserta dengan nama definitif tanpa ada keputusan rapatnya, teranyar keluar surat Badan Arbitase Olahraga Indonesia (BAORI) tertanggal 11 Maret 2013.
Fatwa yang dikeluarkan Sekretaris BAORI, Dr. Sudirman SH, menyatakan bahwa Penerbitan Surat Keputusan PSSI tentang pembekuan Kepengerusan dan Pembentukan 11 caretaker Pengprov dinyatakan BATAL. Dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa yang berhak menghadiri KLB adalah 11 Pengprov lama.
Anehnya, surat tersebut ditujukan kepada Agus Yasmin selaku Ketua Tim Verifikasi. Sementara Agus melalui surat bantahannya menyatakan tak pernah mengeluarkan surat dan meminta fatwa kepada BAORI.
“Saya tidak paham apa maksud semua ini. Ini sudah mencederai semangat rekonsiliasi yang sedang dibangun. Saya berharap Tim Pengawas KLB yang dibentuk Menpora memperhatikan hal-hal aneh seperti ini,” kata Agus Yasmin.
Agus Yasmin berharap semangat kebersamaan yang dibangun tak dicederai dengan hal-hal yang dilakukan melalui “jalan” belakang.
“Semua harus transparan demi kebaikan bersama. Jangan ada dusta di antara kita,” tandas Agus Yasmin.
Baca juga: