Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuduhan pemalsuan surat yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) PSSI) Djohar Arifin Husin, kembali berlanjut. Pelapornya kali ini Wakil Ketua Satu Pengprov PSSI Jawa Barat, Nurhasan, yang mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/5/2013) siang.
Nurhasan mempidanakan Djohar dengan tuduhan pasal 263 junto 310 dan 311, atau tuduhan pembuatan Surat Keterangan (SK) palsu. Hal serupa, sebelumya juga dilaporkan Sekretaris Pengprov Bengkulu, Joni Ardi dan Sekretaris Pengprov Sumbar Yusman Kasim.
"Sesuai mandat Ketua kami, Bambang Sukowiyono, melaporkan tindak pidana yang dilakukan Djohar Arifin. Kami sangat kecewa dan dibuat mengalami kerugian moril dan materiil," ungkap Nurhasan yang didampingi Elza Syarief sebagai kuasa hukumnya.
Dikatakan Nurhasan, pihaknya sudah mengikuti kemauan Djohar untuk membentuk caretaker guna melawan eksistensi Pengprov yang mendukung Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) di bawah pimpinan Tonny Aprilani.
"Namun justru kami yang akhirnya dibekukan dan kepengurusan lama yang mendukung KPSI justru dihidupkan kembali," tuturnya.
Nurhasan mengakui pihaknya terus mencari keadilan sebagai Pengprov PSSI yang sah karena dibentuk dan dikukuhkan Djohar Arifin sesuai SK PSSI No:SKEP/113/JAH/VIII-2012 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus PSSI Jawa Barat masa bakti 2012-2016.
Sukowiyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua melalui Musdalub, di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, pada akhir Juli 2012.
Akibat pembekuan Pengprov tersebut, diakui Nurhasan, menimbulkan keresahan bagi insan sepak bola Jawa Barat, khususnya klub-klub dan Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI. Selain itu, merusak bingkai sepak bola di Jawa Barat.
Kontan, hal tersebut menyebabkan gangguan dalam proses kegiatan diantaranya persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) tahun 2014 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Kami dibekukan Djohar dengan alasan terlibat dualisme. Padahal, itu sama sekali tidak benar. Ketika menggelar pelantikan, kami mengeluarkan biaya secara patungan atau swadaya. Karena, Djohar tidak pernah mengeluarkan uang atau mendapatkan bantuan dari PSSI Pusat," jelas Nurhasan.
Djohar Arifin makin membuat kekecewaan Nurhasan semakin bertambah setelah pihaknya dibekukan lantaran terlibat dualisme serta menghidupkan kepengurusan lama di bawah pimpinan Tony Aprilani yang jelas-jelas sudah dibekukan. Tony Aprilani sendiri kini terpilih menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (PSSI.