Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Asosiasi PSSI DKI Jaya, yang dihelat Sabtu (14/12/2013) di hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, masih terkendala verifikasi terhadap empat klub.
Ke-4 klub tersebut, yaitu PS Bintang Kranggan, PS Urakan, PS ABC Wirayuda, dan Betawi FC, harus menunggu 'fatwa' dari PSSI terkait kepastian statusnya.
Jika akhirnya diputuskan tetap menjadi anggota sah PSSI, maka mereka memiliki hak suara, untuk ikut memilih atau dipilih. Penundaan pengesahan terhadap ke-4 klub tersebut sekaligus menjadikan jumlah 'voter' yang berhak memilih pada Musprov Sabtu hanya 14.
Namun, itu tetap sebagai hasil sementara dari proses verifikasi, yang dilakukan Senin (9/12/2013) malam di sekretariat Pengprov PSSI DKI Jaya, di Senayan.
"Nanti PSSI yang memutuskan apakah keempatnya bisa menjadi peserta Musprov atau tidak," kata Sawid, anggota tim verifikasi dari Pengcab PSSI Jaktim.
TASK FORCE REFORMASI
Menurut keterangan, penundaan proses verifikasi terhadap PS. Bintang Kranggan, Urakan, ABC Wirayuda dan Betawi FC dikarenakan adanya 'rekomendasi' dari Team Task Force Reformasi Pengprov PSSI sehubungan dengan status keempat klub tersebut.
Team Task Force Reformasi Pengprov PSSI adalah 'ad hoc' yang diberi kewenangan penuh dalam proses penyempurnaan Pengprov menjadi Asosiasi PSSI, termasuk Pengprov PSSI DKI Jaya.
Disebutkan, PS Urakan, PS Bintang Kranggan, dan PS ABC Wirayuda tahun silam berkiprah di kompetisi LPIS, bukan PSSI. PS Bintang Kranggan dan Urakan berkompetisi di Divisi II, sementara ABC Wirayuda di Divisi III. Terkait dengan Betawi FC, disebutkan jika klub ini tak ikut kompetisi di mana-mana. Betawi FC adalah anggota Pengcab PSSI Jaksel, sedangkan Bintang Kranggan, Urakan, dan ABC Wirayuda anggota Pengcab PSSI Jaktim.
"Terus terang saya memang yang paling keras mempertanyakan penundaan proses verifikasi klub-klub itu, terutama yang menjadi anggota Pengcab Jaktim," papar Sawid.
Menurut Sawid, mestinya legalitas dari tiga klub Pengcab Jaktim itu tak perlu lagi diragukan, karena kompetisi kini sudah menyatu, sebagaimana diputuskan pada Kongres Unifikasi PSSI di Hotel Borobudur.
"Sesuai dengan keputusan Kongres Borobudur, mestinya sudah tak perlu dipermasalahkan lagi status ketiga klub itu. Apalagi, kepengurusan masing-masing klub pun tetap satu, tidak terpecah," terang Sawid.
KANDIDAT KETUM
Selain verifikasi terhadap 'voter' dilakukan juga proses penjaringan untuk calon-calon ketua umum Asosiasi PSSI DKI Jaya 2013-2018. Untuk kandidat ketua umum, ada tiga orang. Yakni, Gatot Haryo Sutedjo, Gusti Randa, dan Jaelani. Zainul, Sekretaris Pengprov DKI Jaya, sudah bisa dipastikan tak menjadi calon ketua umum.
Bahkan Zainul, salah satu anggota Team Task Force Reformasi Pengprov, yang memimpin proses verifikasi 'voter' dan kandidat ketua umum. Dari hasil verifikasi, 14 'voter' atau pemilik suara sah untuk Musprov Asosiasi PSSI DKI Jakarta adalah enam pengurus cabang (Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jakut, Jaksel, Kepulauan Seribu), PS Jaktim, PS Jakbar, PS Jakpus, Jaksel, PS Pemuda Jaya, PS Bina Mutiara, PS Trisakti, PS. Kompak, dan PS Citra Muda.
Tim verifikasi Voter Pengprov ini beranggotakan ketua-ketua cabang, kecuali Pengcab Jaktim yang diwakilkan kepada Sawid mengingat ketuanya, Gatot Haryo Sutedjo, menjadi salah satu kandidat ketua umum.
Anggota tim verifikasi lainnya, ketua Pengcab Jakpus Kuseri, ketua Pengcab Jakut Rizal Hafid, ketua Pengcab Jaksel Aji Ridwan Mas, ketua Pengcab Jakbar Eman S.
Pengcab Kepulauan Seribu tidak diwakili karena di sana tidak ada pemilik suara dari klub, hanya pengcab saja. (tb)