Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Kementerian Olahraga dan Pemuda (Kemenpora), Gatot Dewa Broto, mengaku tidak masalah jika PSSI terus "berlindung" di bawah naungan FIFA.
Menurut dia, pemerintah membekukan PSSI untuk membenahi karut-marut kompetisi sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut diungkapkan Gatot menanggapi komentar Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang mengungkapkan pihaknya takkan terpengaruh dengan putusan Menpora untuk membekukan PSSI. Menurut La Nyalla, PSSI akan tetap mematuhi peraturan FIFA.
La Nyalla terpilih sebagai Ketum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4/2015). Pria yang menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim itu meraih 92 suara dalam pemilihan.
"Sudah tahu saya (PSSI akan menyinggung FIFA). Ya, tetapi selama ini buktinya apa? Justru yang kami lakukan itu juga mengacu pada peraturan-peraturan FIFA," ujar Gatot di Jakarta.
Kemenpora membekukan PSSI karena menilai, induk cabang sepak bola tertinggi di Indonesia itu telah mengabaikan surat teguran tertulis yang dikeluarkan pemerintah.
Salah satu isi surat itu adalah memerintahkan Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya untuk memenuhi permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Arema dan Persebaya dinilai bermasalah sehingga tidak mendapatkan rekomendasi untuk ikut serta dalam Indonesia Super League (ISL) 2015. Namun, kedua klub tersebut tetap bermain dalam pembukaan ISL awal bulan ini.
"Apa yang dilakukan BOPI pun mengacu pada peraturan FIFA juga. Kalau kami tidak mengacu pada FIFA, ya kualitas sepak bola kita nantinya segitu-gitu saja, bahkan buruk," kata Gatot.
Bukan yang pertama
Polemik antara pemerintah dan PSSI bukan barang baru dalam sepak bola Indonesia. Pada 2012, konflik antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang memunculkan dualisme kompetisi sempat membuat gerah pemerintah sehingga muncul wacana bahwa FIFA akan memberikan sanksi terhadap Indonesia.
Beberapa kali PSSI meminta agar pemerintah tidak ikut campur tangan lantaran hal tersebut mengacu pada statuta FIFA. Dalam statuta itu, PSSI mengklaim, FIFA akan memberikan sanksi jika ada intervensi pemerintah.
Pada Maret 2013, KPSI resmi dibubarkan untuk menghentikan persoalan dualisme kepengurusan. Namun, masalah PSSI belum selesai karena masalah buruknya kualitas kompetisi masih menjadi persoalan.
Hal itu akhirnya kembali mendapatkan sorotan khusus dari pemerintah. Klub-klub calon peserta ISL 2015 pun diseleksi dengan ketat ketika menjalani proses verifikasi agar beberapa masalah, antara lain tunggakan gaji pemain, bisa terselesaikan saat kompetisi berlangsung.