Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar sangat menyesalkan adanya pernyataan yang melarang pemasangan atribut PSSI pada Piala Presiden.
"Waduuuh....waduuuuh...ini BOPI kewenangannya koq sampai begitu jauh yaah?" Agum Gumelar menggeleng-gelengkan kepalanya.
"Apa PSSI ini organisasi terlarang seperti PKI? Mohon maaf yah, pernyataan itu sangat tidak tepat. Itu ngawur," ungkap Agum Gumelar, saat ditanya wartawan di sela-sela lomba mancing HUT ke-56 Pepabri (Persatuan Purnawiran Angkatan Bersenjaya Republik Indonesia), Rabu (26/8) siang di Pemancingan H.Mahpud, Gunung Geulis, Bogor.
Agum, yang menjabat Ketua Umum PSSI di era 1998-2003, kemudian menekankan, sepakbola Indonesia (PSSI) sampai saat ini tetap diakui oleh FIFA.
Itu artinya, keanggotaan PSSI di FIFS tidak terpengaruh oleh 'sanksi administratif atau pembekuan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Justru karena adanya intervensi pemerintah itulah FIFA kemudian menjatuhkan sanksi skorsing kepada PSSI--hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Alih-alih berupaya membuat atmosfir persepakbolaan nasional kembali kondusif, atau mengembalikan ke keadaan seperti semula, elemen-elemen Kantor Kemenpora seperti BOPI justru kerap membuat pernyataan yang kontra-produktif dan mestinya tak perlu dilontarkan.
Agum Gumelar bahkan sampai mengatakan,"Hebat sekali BOPI itu yah! Siapa sih yang membuat statemen ngawur itu? Itu salah besar!".
Seperti diberitakan sebelumnya, Heru Nugroho, Sekretaris BOPI, mengumbar ancaman akan mem-blacklist Mahaka Sport selaku 'Event Organizer (EO)' atau penyelenggara bila di turnamen Piala Presiden ada atribut dan keterlibatan PSSI.
Padahal seperti diketahui, semua peserta Piala Presiden adalah klub anggota PSSI. Bahkan demi kualitas turnamen tersebut, Mahaka meminta PSSI untuk menyiapkan perangkat pertandingan terbaik untuk menjalankan laga yang akan digelar serentak di empat kota tersebut.
Pernyataan BOPI ini disayangkan oleh banyak pihak yang sangat memahami sepakbola. Termasuk juga memantik tanggapan dari Presiden PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Presiden PSSI menegaskan, BOPI hendaknya tidak membuat kegaduhan dan menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Agum Gumelar menyatakan, bahwa sampai saat ini ia tidak mengerti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Menpora Imam Nahrawi. Kalau memang ada masalah dengan kompetisi PSSI, atau karena faktor 'like & dislike', jangan PSSI-nya yang diamputasi!
Agum menegaskan, terkait dengan pembekuan PSSI, sudah banyak pihak yang meminta agar sanksi administratif atau pembekuan itu segera dicabut.
"Wapres, DPR, DPD, KOI, dan KONI Pusat, sudah sama-sama meminta agar nama baik PSSI dipulihkan. Dari aspek hukum juga demikian. Keputusan PTUN agar Kantor Menpora mencabut SK pembekuan itu segera dicabut, sifatnya final dan mengikat. Saya nggak habis pikir kalau sampai keputusan hukum juga tidak dipatuhi," papar Ketua Umum KONI Pusat 2003-2007 itu.
Mantan Menteri Perhubungan dan Menko Polsoskam itu kemudian menguraikan harapannya agar pejabat publik seyogyanya mengedepankan peranannya untuk selalu melayani dan memberdayakan masyarakat.
Dalam konteks itu, ditegaskannya, intervensi pemerintah dengan membekukan PSSI telah mematikan hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, Agum mengakui, tidak sampai memahami pemikiran Menpora yang justru terkesan tak mempermasalahkan kondisi tersebut.
"Ada dua kriteria yang harus ditekankan kepada para pejabat, dan saya juga bekas pejabat, jangan sampai dibenci oleh rakyat, dan jangan sampai berurusan dengan KPK," ungkap Agum Gumelar.
Ia kemudian juga menegaskan, jangan pernah kita membenarkan sesuatu yang salah. "Saya sudah berulangkali menyampaikan hal ini, juga kepada media." tb