Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KALIMANTAN - Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat kembali melakukan manuver. Setelah menyampaikan pernyataan sikap dan petisi atas tak bisanya digelar Pra-PON Zona Kalimantan, 4-8 Oktober 2015, forum yang diikuti PSSI Kalsel, Kalteng, Kalbar dan Kaltara itu mengancam menggulirkan kompetisi sendiri.
“Namanya Liga Borneo. Dan kami akan mengundang tim dari Malaysia, Brunei dan lain sebagainya," ujar Djumadri Masrun, ketua forum tersebut, Selasa (6/10).
Namun begitu, dia mengatakan akan kembali menggelar pertemuan berikutnya untuk membicarakan lebih lanjut wacana menggulirkan kompetisi Liga Borneo.
Sementara saat disinggung mengenai penyataan sikap dan petisi yang sudah dibuat, Djumadri menambahkan dalam waktu dekat bersama KONI Kalsel akan menemui Menpora dan juga KONI pusat.
"Kami akan menemui Menpora dan juga KONI Pusat, mudah mudahan petisi dan pernyataan sikap kami ditanggapi. Dan apabila tidak digubris, kami selain berencana menggelar kompetisi, juga meminta sepak bola dihapuskan dari cabor PON XIX di Jabar," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menargetkan konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selesai pada Maret 2016. Menurut dia, pemerintah siap menjelaskan kepada FIFA soal kondisi persepakbolaan Indonesia yang mengharuskan pemerintah mengintervensi PSSI.
"Maret harus sudah selesai, karena kalender kompetisi FIFA dan AFC juga akan mulai pada bulan bulan itu," ucapnya, Selasa (6/10).
Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA setelah pemerintah membekukan PSSI. Indonesia tak diperbolehkan mengikuti kompetisi sepak bola yang diselenggarakan badan sepak bola dunia itu. Pembekuan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari konflik tak berujung di tubuh PSSI.
Pemerintah sudah membuat Tim Transisi untuk melakukan kajian guna mencari solusi atas konflik PSSI. Dua rekomendasi Tim Transisi adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa PSSI, membuat federasi baru, serta menghapus PSSI.
Untuk menyelesaikan masalah ini, FIFA sudah menunjuk tiga perwakilannya untuk berkunjung ke Indonesia. Mereka adalah Kohzo Tashima dan HRH Prince Abdullah (FIFA), dan satu perwakilan Exco AFC, yaitu Mariano Araneta.
Soal kapan perwakilan FIFA hadir, Imam belum mengetahui jadwal pastinya. Namun Kementerian Pemuda dan Olahraga siap memberikan penjelasan kepada FIFA soal alasan pemerintah akhirnya harus mengintervensi PSSI.
"Kami akan jelaskan kepada FIFA bagaimana kompetisi yang digelar PSSI selama ini melanggar statuta FIFA sendiri. Misalnya sebuah klub itu harus profesional, harus punya stadion sendiri, dan harus punya pendanaan yang sehat. Semua matriks masalahnya sudah kami siapkan," ujarnya.
Soal bagaimana menyelesaikan konflik ini, Imam tampaknya lebih cenderung pada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI. Pembubaran PSSI dan pembentukan federasi baru, menurut dia, sulit untuk dilakukan. "Karena nama PSSI itu bersejarah," ujarnya. (frans rumbon/metro banjar)