Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - CEO Persema Malang, Dito Arif mendukung rencana akan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Pasalnya kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla Matalitti sudah dibekukan oleh Menpora. Dengan demikian, federasi resmi sepak bola di Indonesia itu perlu dilakukan pembenahan, termasuk mengganti kepengurusan melalui KLB.
"Saya sepakat digelarnya KLB. Kabarnya KLB akan digelar usai Piala Jenderal Sudirman selesai. Untuk menciptakan KLB yang baik, pengurus PSSI sekarang jangan dilibatkan, karena mereka virus yang bisa merusak rencana pembenahan federasi dan sepakbola nasional," kata Dito kepada Harian Super Ball.
Dito berujar tim kecil yang akan dibentuk pemerintah (Menpora) sebagai persiapan jelang KLB memang sudah seharusnya tidak melibatkan PSSI.
"Kalau PSSI dilibatkan pasti mereka akan berusaha mengkodisikan KLB condong kepada kepentingan kelompok orang-orang yang sekarang dudukdi kepengurusan PSSI. Mereka punya kepentingan agar bisa tetap menguasai PSSI dan penunjukan pengurus berdasarkan subyektifitas, like and dislike," ujar Dito.
Orang-orang PSSI saat ini akan berusaha keras untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
"Mereka akan menunjuk orang-orang yang sama seperti kepengurusan PSSI saat ini. Ini virus yang perlu dihilangkan, karena membuat PSSI tetap bermasalah seperti sekarang. Jadi jika ingin menciptakan KLB yang bersih, adil, dan fair memang pengurus PSSI sekarang tidak perlu dilibatkan. Maka tim kecil juga sudah seharusnya tidak mengajak PSSI," ucap Dito.
Agar proses KLB sesuai dengan statuta dan aturan dari PSSI dan FIFA, memang harus melibatkan anggota dan klub sepak bola.
"Jadi sebenarnya KLB itu bukan digelar oleh pemerintah tetapi berdasarkan keinginan dari anggota PSSI termasuk klub yang terlibat dalam turnamen Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, dan Piala Jenderal Sudirman. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja," jelas Dito.
Dito menerangkan penyelenggaraan turnamen-turnamen itu sebagai bentuk komunikasi ke seluruh klub dan anggota PSSI untuk menuju ke arah KLB.
"PSSI yang sudah dibekukan jelas tidak bisa menggelar KLB, karena statusnya sudah dibekukan dan tidak aktif lagi. Maka, saya percaya langkah yang dilakukan pemerintah sudah benar dan sesuai dengan keadaan konflik saat ini," terang Dito.
Dalam penyelenggaraan KLB nanti, tambah Dito, pemerintah bisa mengundang FIFA dan AFC. Hasil KLB termasuk kepengurusan PSSI yang baru tinggal dilaporkan ke FIFA dan AFC.
"Soal FIFA dan AFC yang akui kepengurusan La Nyalla kan hanya memberikan rekomendasi saja, tetapi yang berhak menyelesaikan konflik ini tetap kita sendiri. PSSI yang sudah bermasalah dan dibekukan juga tidak bisa dilibatkan. Karena PSSI justru bisa merusak rencana perbaikan dan pembenahan sepak bola nasional," tambah Dito.
Dito berharap penyelenggaraan KLB nanti menjadi momen bagi klubnya untuk mendapatkan kembali hak keanggotaan PSSI.
"Kabarnya klub yang disanksi, seperti Persibo Bojonegoro, Persema Malang, Arema, dan Persebaya 1927 akan diundang di KLB nanti. Artinya kami diberikan kesempatan untuk memperjuangkan hak kami di kompetisi resmi nasional. Ini langkah yang bagus yang sulit dilakukan di kepengurusan PSSI sekarang," tutur Dito.