Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pelatih PSCS Cilacap, Aris Budi Sulistyo mengajak kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah atau Menpora untuk membiarkan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti menyelesaikan kasus hukumnya.
"Jangan ikut campur di kasus hukumnya itu. Biar PSSI fokus di urusan internal sendiri. Begitu juga dengan pemerintah atau Menpora fokus di urusan yang berencana akan menemui FIFA," kata Aris kepada Harian Super Ball, kemarin.
Pernyataan Aris itu terkait dengan status tersangka La Nyalla akibat dugaan korupsi pada pembelian IPO dengan menggunakan dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dari Pemprov Jatim sekitar Rp 5,3 milliar.
IPO adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada para investor yang berminat.
"Kita berikan waktu kepada PSSI untuk menggelar rapat dengan anggota dan voter. Pengurus PSSI sebaiknya membicarakan kasus hukum La Nyalla. Apakah perlu menunjuk pejabat sementara atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Biarlah PSSI bersama anggota dan voter yang menentukannya. Kita atau Menpora jangan melakukan intervensi," ujar Aris.
Aris menuturkan, jika disepakati perlu dilakukan KLB, sebaiknya pemerintah atau Menpora jangan mencampuri dengan menyodorkan nama-nama untuk pengganti La Nyalla.
"Menpora sebaiknya urusi saja penyelesaian konflik sepak bola saja, seperti segera mencabut sanksi terhadap PSSI. Lagipula sudah kalah di MA, kenapa tetap tidak mau cabut SK Pembekuan terhadap PSSI. Jangan jadikan momen kasus hukum La Nyalla untuk intervensi terlalu dalam. Ini akan merugikan para pemain dan pelatih," tutur Aris.
Aris mengucapkan, Menpora atau pemerintah boleh mengintervensi untuk hal-hal lain, seperti mendesak kepada klub untuk segera melunasi utang kepada pemain dan pelatih.
"Menpora boleh mendesak kepada PSSI agar menekan klub untuk memberikan kontrak kepada pemain dan pelatih yang adil dan fair. Karena selama ini, pemain dan pelatih kerap dirugikan. Kompetisi selesai, tetapi klub masih menunggak utang. Ini perlu diberesi," ucap Aris.
Menurut Aris, pemerintah atau Menpora tidak berhak untuk menggelar kompetisi. Karena federasi yang punya wewenang itu.
"Saya masih percaya PSSI yang bisa menggelar kompetisi, karena PSSI punya perangkat pertandingan. PSSI lebih berpengalaman menggelar kompetisi resmi. Sedangkan Menpora hanya bisa gelar turnamen yang bisa dijadikan pra kompetisi," jelas Aris.