Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Direktur Klub PSM Makassar, Sumirlan mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) harus segera digelar oleh PSSI.
Pasalnya federasi resmi sepak bola di Indonesia itu tidak berjalan dengan normal setelah Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti kabur ke Singapura tepat satu hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Maret 2016 oleh Kejaksan Tinggi Jawa Timur.
La Nyalla terjerat hukum saat menjabat Ketua Kadin Jawa Timur. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka atas perkara tidak pidana pencucian uang dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2011-2014.
Dana tersebut digunakan secara pribadi oleh La Nyalla untuk membeli saham Bank Jawa Timur. La Nyalla kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Harus dilakukan KLB. Jangan lagi berlama-lama, karena Ketua Umum PSSI tidak ada di indonesia, sehingga federasi tidak berjalan sesuai harapan. Kami (klub dan voter) seperti ayam kehilangan induknya. Ini harus segera diselesaikan," kata Sumirlan kepada Harian Super Ball, kemarin.
Sumirlan berujar, keinginan sebagian besar klub di Indonesia untuk menggelar KLB harus menjadi salah satu agenda yang dibicarakan pada Kongres Tahunan PSSI di Balikpapan pada 1 Juni nanti.
"Kongres tanggal 1 Juni nanti harus menjurus ke KLB untuk menunjuk Ketua Umum PSSI baru. Jangan sampai kekosongan Ketua Umum PSSI diselesaikan dengan penunjukan pejabat sementara saja. Karena kami ingin ada pembenahan total terhadap sepak bola kita," ujar Sumirlan.
Sumirlan mengucapkan, Ketua Umum PSSI yang ditunjuk pada KLB nanti harus berasal dari orang yang mengerti dunia sepak bola.
Sehingga bisa bekerja sesuai dengan harapan semua pihak demi mengembangkan sepak bola di Tanah Air.
"Calon Ketua Umum PSSI harus berasal dari orang yang profesional di sepak bola. Jangan lagi ada kepentingan tertentu dalam pemilihan Ketua Umum PSSI baru nanti. Ketua Umum PSSI yang baru harus bisa menjadi mediato antara pemerintah dan klub," ucap Sumirlan.
Menurut Sumirlan, konflik sepak bola yang sudah berjalan lebih dari satu tahun itu menunjukan bahwa peran pemerintah dalam dunia sepakbola bangsa tidak bisa ditampik.
"Bagaimanapun kita tetap membutuhkan pemerintah sebagai mitra. Jangan anggap pemerintah lakukan intervensi, karena selama masih menggunakan nama Indonesia, mau tidak mau pemerintah dibutuhkan perannya," tutur Sumirlan.
Peran pemerintah, tambah Sumirlan, cukup diperlukan.
"Pemerintah dibutuhkan perannya dalam membenahi sarana dan prasarana sepak bola seperti stadion. Pemerintah juga bisa mencarikan sponsor dari kompetisi resmi. Jangan sampai kompetisi dikelola oleh pihak ketiga melulu. Sekarang ini menjadi contohnya. Kita tidak bisa apa-apa dan kompetisi tidak bisa berjalan, karena mengandalkan pihak ketiga," terang Sumirlan.
Sumirlan menjelaskan, seluruh klub di Indonesia berhak untuk tampil dalam kompetisi resmi yang digelar PSSI.
"Kompetisi resmi harus bisa dirasakan oleh seluruh klub dari tingkat amatir sampai profesional. Melalui kompetisi, semua pelaku sepak bola dari pemain, pelatih, dan klub akan bersaing dan meningkat karirnya. Kompetisi resmi juga akan diikuti dengan pembenahan kualitas wasit. Jangan lagi ada penentuan juara sebelum kompetisi digelar. Kompetisi harus berjalan dengan fair," jelas Sumirlan.