Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - CEO Persema Malang, Dito Arif berharap PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Sehingga statusnya sebagai tim yang terkena sanksi dicabut keanggotaannya di PSSI bisa diputihkan.
Sehingga Bledeg Biru, julukan Persema, bisa mengikuti kompetisi resmi di Tanah Air.
"Pencabutan sanksi dari Menpora dan FIFA membuat kami berharap status kami dipulihkan sebagai anggota PSSI. Apalagi Kelompok 85 mendorong untuk segera melakukan KLB. Oleh karena itu kami mendukung digelarnya KLB secepatnya," kata Dito kepada Harian Super Ball.
Persema dicoret keanggotaannya dari PSSI karena pada pertengahan 2010 pindah ke kompetisi Liga Prima Indonesia (LPI).
Sebelumnya Persema berlaga di Liga Super Indonesia (LSI).
"Kami pindah ke LPI, karena penyelenggaraan LSI bermasalah, seperti ada permainan skor, wasit mudah dibayar dan praktik-praktik mafia lainnya. Namun akibatnya kami dikenakan sanksi saat PSSI menggelar Kongres di Bali. Namun status kami diputihkan kembali pada Kongres PSSI di Jakarta pada 2011. Tetapi kami kembali disanksi dengan dicoret keanggotaannya oleh PSSI pada 2012, saat PSSI dikuasai oleh kubu La Nyalla Mattaliti cs. Oleh karena itu, kami berharap segera digelar KLB, karena sudah berkomunikasi dengan Menpora dan Presiden Jokowi terkait nasib Persema. Menpora sudah meminta agar KLB membahas dan mengakomodir status Persema dan enam klub lain yang bermasalah," ujar Dito.
Demi mewujudkan impian yang tertunda sekian lama sebagai klub yang diakui federasi, Dito pun akan benar-benar memanfaatkan momen ini.
"Kami sudah menunggu sekian lama untuk mendapatkan kembali hak kami sebagai klub yang memiliki perjalanan historis panjang di sepakbola Indonesia. Apalagi Menpora sudah meminta agar masalah Persema diakomodir dan dibahas dalam KLB nanti," ucap Dito.
Dito menerangkan, selain Persema ada enam klub yang diminta Menpora untuk dibahas statusnya, yaitu Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, Persipasi Bekasi, Lampung FC, Persibo Bojonegoro, dan Persewangi Banyuwangi.
"Tujuh tim itu berbeda-beda masalahnya. Persewangi, Persebaya, Arema, dan Lampung FC terkait masalah dualisme klub. Sedangkan Persipasi maslah dijual ke Pelita Bandung Raya, tetapi selanjutnya melebur menjadi Madura United. Sehingga Persipasi jadi hilang begitu saja. Sisanya dikenai sanksi karena membelo dari LSI ke LPI, " jelas Dito.
Sayangnya sampai detik ini, tujuh klub yang tergabung dalam Aliansi Klub Sepakbola Indonesia itu belum mendapat kabar selanjutnya terkait masalah yang sedang dihadapinya.
"Sampai detik ini kami belum mendapat undangan dari PSSI untuk ikut kongres. Kami syand by saja menunggu informasi selanjutnya," tambah Dito.
Dito dan seluruh klub yang 'bermasalah' ingin segera diakui sebagai anggota setelah digelarnya KLB.
"Kalau melihat respon dari Menpora dan Kelompok 85, kami optimis status kami dipulihkan kembali. Karena pembenahan sepakbola nasional menjadi keinginan bersama. Seluruh klub berhak untuk mengikuti kompetisi resmi. Kami tidak meminta banyak dari PSSI, hanya diakui sebagai anggota dan kembali berlaga di kompetisi resmi. Tidak masalah bagi kami jika memulai dari Divisi Utama," papar Dito.
Sayangnya keinginan Dito itu sepertinya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Karena PSSI sudah menetapkan penyelenggaraan Kongres Tahunan PSSI ditunda dari 1 Juni menjadi pada Agustus 2016.
"Kalau kemarin-kemarin semua pihak meminta Menpora segera mencabut sanksi. Setelah pencabutan sanksi dilakukan, seharusnya PSSI langsung melakukan tindakan nyata untuk mereformasi diri. KLB merupakan bagian dari reformasi di PSSI. Oleh karena itu, sebaiknya jangan ditunda-tunda seperti ini. Seharusnya PSSI memiliki semangat yang sama dengan para pelaku sepakbola untuk segera menyelesaikan konflik dan berbenah diri melalui KLB," tutur Dito.
Manajemen Persema Malang juga menyambut baik lima permintaan FIFA terkait langkah-langkah yang harus dijalami PSSI pasca pencabutan sanksi pada federasi sepak bola Indonesia tersebut.
Lima permintaan FIFA itu adalah pertama, PSSI diminta menyelesaikan masalah sengketa pemain, mereview hubungan dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) dan membuat standar kontrak pemain.
Kedua, PSSI diminta melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance. Ketiga, FIFA meminta PSSI untuk segera menyiapkan kompetisi profesional dan mengkaji ISL sebagai kompetisi resmi.