Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA – Pencalonan Jenderal (Purn) Moeldoko untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI periode 2016-2020 ternyata berdasarkan pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang. Salah satu pertimbangan utama bahwa ia mendapat dukungan Pemerintahan Joko Widodo.
Ia pun berharap, Kongres PSSI pada 17 Oktober mendatang berjalan demokratis dalam semangat rekonsiliasi yang kuat.
“Saya tidak mungkin maju mencalonkan diri jika tidak mendapat dukungan Pemerintah. PSSI itu anggota FIFA dan tunduk pada hukum FIFA. Tetapi sepakbola Indonesia adalah aset bangsa dan negara yang harus kita kelola bersama (Pemerintah) untuk kebaikan seluruh masyarakat bangsa. Karena itu, bagi saya, dukungan pemerintah terhadap kepemimpinan PSSI mutlak sifatnya,” demikian Moeldoko dalam siaran persnya, Senin (19/9) pagi.
Moeldoko meyakini, dukungan Pemerintah sangat menentukan maju mundurnya sepakbola di sebuah negara. Karena, sepakbola memiliki dimensi luas, terkait politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara bangsa.
Ia pun menggambarkan bagaimana risiko yang didapat jika PSSI tidak mendapat dukungan penuh oleh pemerintah. Euforia sepakbola Indonesia ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 dan Piala AFF tahun 2010 mendadak sirna begitu terjadi pertentangan antara pemerintah dan PSSI sejak awal tahun 2011.
“Kekisruhan organisasi PSSI dalam lima tahun terakhir berakar pada ketidakharmonisan antara PSSI dengan Pemerintah. Ketidakharmonisan hubungan itu berdampak luas, baik antaranggota PSSI serta kinerja PSSI dan klub-klub maupun hubungan dengan FIFA. Nyaris selama lima tahun energi PSSI terkuras habis oleh dinamika yang penuh pertentangan ini. Sepakbola nasional pun kedodoran, mulai pembinaan pemain muda, kompetisi, hingga tim nasional,” urai Moeldoko.
Kongres Rekonsiliasi
Karena itu, Moeldoko sungguh berharap bahwa Kongres PSSI 17 Oktober mendatang mengusung spirit rekonsiliasi. Kongresnya harus berproses secara demokratis dan bermartabat.
Demokratis berarti Kongres berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Bermartabat artinya berjalan jujur dan bersahabat. Tidak ada kekerasan dan manipulasi, juga jauh dari politik uang.
“Ini era demokrasi. Saya seorang tentara, tetapi sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kepemimpinan yang kuat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Apalagi, mengurus sepakbola yang filosofinya adalah persahabatan, maka human relation menjadi kunci dalam leadership organisasi. Bukan pendekatan kekuasaan atau kekuatan,” Moeldoko menjelaskan.
“Itu sebabnya, saya berharap seluruh proses Kongres sebelum, selama, dan setelah Kongres harus berjalan sesuai nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang terbuka, fair, adil, dan saling respek dalam kesetaraan,” tambah Moeldoko.
Hanya Kongres yang demokratis dan bermartabat, kata Moeldoko, akan melahirkan kepemimpinan PSSI dengan legitimasi yang kuat, dan diterima semua pihak, terutama masyarakat sepakbola dan Pemerintah serta FIFA.
“Itulah makna Kongres rekonsiliatif yang saya maksud.Kita malu terhadap dunia dan FIFA. Kita malu dengan masyarakat kita sendiri," tutur Moeldoko.
Ia mengajak seluruh stakehoders sepakbola Indonesia untuk meninggalkan kerikil-kerikil masa lalu dan sama-sama menatap masa depan dengan tekad yang bulat dan kuat untuk mengembalikan kejayaan sepakbola nasional.
“Dalam hidup saya, saya tidak suka ada kelompok-kelompok. Dulu waktu Panglima TNI, saya jaga betul soliditas karena saya meyakini soliditas akan melahirkan kohesivitas yang berujung pada munculnya produktivitas. Saya mengajak segenap stakeholders sepakbola, terutama peserta Kongres PSSI nanti, mari kita bangun soliditas sebagai pondasi untuk memajukan sepakbola nasional,” ujar Moeldoko.