"Pokoknya ini kan sudah merupakan kebijakan pemerintah, karena itu kita akan mencari titik temu. Karena kita menjadi tuan rumah ini kan melamar, itu harus menjadi pertimbangan. Pasti kita akan melakukan komunikasi lagi, gubernur kan bagian perpanjangan dari pemerintah," kata Muhadjir.

Pria yang juga menjabat sebagai Menko PMK tersebut mengatakan dirinya sangat menjunjung tinggi konstitusi.

"Kita harus patuh terhadap konstitusi itu ya, itu tidak bisa ditawar. Karena itu bukan hanya undang-undang, melainkan undang-undang dasar yang letaknya di pembukaan pada alenia pertama," tambahnya.

"Karena itu kita tidak boleh main-main dengan itu. Tetapi ingat kita juga menjadi bagian dari warga dunia yang sekarang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah, yang belum tentu 50 tahun lagi kita mendapatkan kesempatan ini," tegasnya.

Ranah Kemenlu

Ketua Umum PSSI yang juga ketua Penyelenggara FIFA World Cup U-20 (LOC), Erick Thohir menegaskan penolakan Timnas Israel menjadi ranah dari Kementerian Luar Negeri.

Pihaknya mengaku hanya fokus dalam persiapan penyelenggaraan baik venue maupun Timnas Indonesia.

"Sudah disampaikan beberapa sekali Tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan Tim Nasional. Betul? Kan ada tuh jobdesknya. Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan,” kata Erick.

Erick menjelaskan domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu bukan PSSI.

"Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini,” jelasnya.

Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah ajang Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

Timnas Israel sebagai salah satu peserta akan tampil dalam ajang Piala Dunia U-20 tersebut.

Dalam gelaran ini, pemerintah telah menetapkan enam provinsi sebagai tempat pelaksanaan, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Tampilnya Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 yang diadakan di Indonesia pada 5 Mei – 11 Juni mendatang terus menuai banyak protes. (Tribun Network/Reynas Abdila)