TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar terkait polemik keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20.

Indonesia sempat mengajukan prasyarat khusus kepada FIFA terkait keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20.

Hanya saja kata dia prasyarat yang diajukan terkait keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 tersebut tidak dapat disepakati.

"Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

Muhadjir tidak menyebutkan apa saja syarat yang diajukan Indonesia kepada FIFA tersebut. Yang pasti kata dia apa yang dilakukan pemerintah tidak melanggar konstitusi.

"Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi.

Dan konstitusi kita itu di dalam UUD alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.

Menurut Muhadjir apabila ada negara yang diindikasikan melanggar hal tersebut maka pemerintah Indonesia mengajukan pra-syarat meskipun tidak ada menemui kesepakatan.

"Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu, dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA. Dan keliatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir.

Muhadjir berharap FIFA memahami alasan Indonesia menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20. Apalagi penolakan berkaitan dengan konstitusi Indonesia.

"Mudah-mudahan ada titik temu. Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes, bukan itu. Tapi ini berkaitan dengan itu, konstitusi itu," pungkas Muhadjir.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah gerak cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk termasuk potensi sanksi dari FIFA terhadap eksistensi Indonesia dalam ekosistem sepak bola dunia.

“Jika Piala Dunia U-20 benar-benar batal maka ada potensi FIFA untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI sehingga pasti berdampak pada keikutsertaan Indonesia dalam berbagai event atau forum sepak bola baik di level regional maupun internasional. PSSI dan pemerintah pun harus bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi,” ujar Syaiful Huda.

Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan penolakan tim nasional timnas Israel bertanding ajang Piala Dunia U-20 di Republik Indonesia (RI) bukanlah sikap pribadi dirinya.

Ia menyebutkan bahwa penolakan tersebut adalah sikap dari pemerintah.

"Bukan sikap saya, sikap pemerintah juga," ujar Wayan.

Namun begitu, dia masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait penolakan terhadap timnas Israel tersebut.

Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta agar awak media menanyakan hal tersebut kepada yang lebih berhak.

"Nggak ada, soal solusi tanya ke yang berhak. Cukup, jangan tanya saya, yang itu jangan tanya saya," ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menaparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia pada Juni 2023 nanti merupakan andalan utama event berkelas dunia.

Menurutnya, perhelatan yang masuk sport tourism itu bakal berpotensi mendatangkan jutaan wisata mancanegara dan miliaran wisatawan nusantara.

“Kita menghitung peluang kunjungan wisman yang signifikan dan juga berkaitan dengan pergerakan wisatawan nusantara yang tahun ini 7,4 juta wisman dan pergerakan wisatawan nusantara 1,4 miliar,” kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan dirinya sudah menyampaikan ke Ketua PSSI Erick Thohir bahwa Piala Dunia ini sangat diharapkan bisa digelar di Indonesia.

“Dan kita juga pastikan kesiapan destinasi pariwisata dan juga produk ekonomi kreatif umkm yang nanti disiapkan dari bagian perhelatan tersebut,” kata dia.

Di tengah isu batalnya perhelatan ini lantaran penolakan sejumlah pihak terhadap Timnas Israel, Sandiaga bicara soal kerugian yang diterima.

“Ini masih dihitung tapi jelas ada beberapa event internasional yang besar besar dan yang terbesar ini adalah FIFA World Cup U-20, jadi ini pasti akan sangat berdampak negatif terhadap pencapaian target wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan,” ujarnya.

Guru Besar Hukum International Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana merespons pembagian grup atau drawing Piala Dunia U-20 telah dibatalkan oleh FIFA.

Menurut Hikmahanto, Indonesia tidak perlu menolak Timnas Israel.

Melainkan cukup pada sikap menentang terhadap kebijakan pemerintah Israel yang disebut mengambil paksa dan menduduki tanah Palestina dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Di sisi lain, jika ditelisik lebih jauh, pencekalan terhadap kebijakan Israel dinilai sebagai amanah dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Bila suatu saat pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan negara Palestina dan mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina, maka Indonesia pun tidak bisa tidak untuk mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik,” kata
Hikmahanto.

Namun, lanjut dia, Indonesia akan terus menolak Israel dan warganya jika mengedepankan persepsi yang mengharamkan Israel.

"Bila demikian, apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi? Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia,” tutur Hikmahanto.

"Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina,” tambah dia.

Pasalnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun telah menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan jika Timnas Israel bertanding di Indonesia.

Lebih lanjut, Hikmahanto menyoroti Parlemen Israel Knesset yang hadir dalam Sidang Majelis Uni Interparlemen ke 144 di Nusa Dua Bali pada Maret 2022 lalu.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu menegaskan Indonesia tidak memiliki kendali atas pihak-pihak yang diundang oleh penyelenggara event internasional seperti FIFA.

"Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapa pun anggota dari penyelenggara event internasional,” tuturnya.(Tribun Network/den/fal/igm/wly)