TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo langsung mendapat tugas berat usai didapuk menjadi pembantu Presiden Joko Widodo.

Dito harus mencari jalan keluar agar Indonesia tidak terkena ancaman sanksi FIFA setelah dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

“Saya sudah bicara dengan Dito menjelaskan sudah berbicara dengan Ketua Umum PSSI Erick. Sepengetahuan saya sekarang lobi-lobi dan diskusi masih dijalankan,” katanya usai serah terima jabatan di Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, Ketum PSSI masih berusaha meyakinkan FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi berat untuk sepakbola Indonesia.

Dito menyampaikan Erick Thohir sedang bertolak ke Eropa untuk bertemu delegasi FIFA pada Senin (3/4/2023) demi menghindari sanksi berat atas batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U-20 2023.

Dirinya enggan berspekulasi terkait kemungkinan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 usai FIFA menyatakan telah mencoret Peru.

“Itu nanti lebih baik menunggu pertemuan Ketum PSSI (Erick Thohir) dengan FIFA. Saya tidak mau mendahului,” urai Dito.

Eks petinggi RANS Nusantara FC itu menuturkan ingin mendengar hasil pertemuan Erick dengan FIFA terlebih dahulu.

Posisi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 kini kosong setelah batal berlangsung di Peru.

Negara dari kawasan Amerika Selatan itu dicabut status tuan rumahnya oleh FIFA karena tidak mampu memenuhi komitmen untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan.

"FIFA dengan menyesal mencabut hak tuan rumah Peru untuk Piala Dunia U-17 2023 setelah diskusi ekstensif antara FIFA dan Federasi Sepak Bola Peru (FPF)," bunyi keterangan resmi FIFA.

"Turnamen tetap dijadwalkan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023, tetapi Dewan FIFA sekarang akan menunjuk tuan rumah baru," sambung tulisan di situs FIFA.

Peluang Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 terbuka andai tidak dijatuhi sanksi FIFA karena gagal menggelar Piala Dunia U-20 2023.

Negosiasi Berlanjut

Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir bertolak ke Benua Eropa untuk melakukan negosiasi dengan FIFA, soal kemungkinan sanksi yang diberikan untuk Indonesia.

Negosiasi yang akan dilakukan oleh orang nomor satu di sepakbola Indonesia itu merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Kalau dibilang capek ya capek. Ini sudah bolak-balik kaya setrikaan ini, ini pergi lagi malam ini," tutur pria yang juga menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Sejumlah bahan pertimbangan pun telah "dikemas" dengan cantik oleh Erick Thohir, demi menghindari sanksi berat oleh FIFA.

Erick membawa sejumlah bukti bahwa Indonesia sejatinya sudah siap dari segi infrastrukstur pertandingan.

Dia mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA.

Pasca-keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya.

"Saya enggak perlu marah, gak perlu nyeselin. Saya kembali bekerja untuk mendapatkan hasil yang baik," ujar Erick.

Erick pun mengatakan, apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang ia harapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa.

Pasalnya, lanjut Erick, konsekuensi itu harus dia terima sebagai orang nomor satu di sepakbola Indonesia.

"Walaupun nanti hasilnya enggak baik pasti banyak yang kecewa seperti kemarin, ya itu resiko sebagai ketua PSSI. Daripada saya menyalahkan, sorry ya "loh kan saya baru jadi Ketua PSSI satu bulan"," tutur Erick.

Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca-pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam "kamar" yang berbeda. (Tribun Network/Reynas Abdila)