Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelontorkan dana sebesar Rp399,5 Miliar untuk Piala Dunia U-17 2023.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Dharmo Susilo dan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Menpora Dito Ariotedjo berharap, dana yang telah digelontorkan tersebut bisa berdampak positif bagi sepak bola nasional.

Terlebih, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023, 10 November - 2 Desember mendatang.

"Saya harap dengan dana yang digelontorkan penyelenggaran U-17 bisa berdampak prestasi sepak bola kedepan dan pasti untuk menaikan kembali internasional trust Indonesia dimata dunia," ujar Dito di hadapan awak media.

"Semoga ini adalah lahirnya momentum kedepan sudah masuk ke kancah dunia, terima kasih ke Erick Thohir (Ketua Umum PSSI) yang sudah berhasil membawa event-event dunia ke Indonesia," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku pihaknya sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Nantinya, bantuan dana yang nilainya hampir menyentuh Rp4 Miliar itu akan digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023.

Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan berlangsung di empat kota yaitu, Jakarta (Jakarta Internastional Stadium), Bandung (Si Jalak Harupat), Solo (Manahan), Surabaya (Gelora Bung Tomo).

Tak hanya untuk biaya penyelenggraan Piala Dunia U-17, dana itu juga akan digunakan untuk biaya pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan terbang ke Jerman untuk melakukan pemusatan latihan (TC).

"Terima kasih Pak Menteri, karena sebagai negara yang ini juga mendorong olahraga dan event-event olahraga dunia hadir di Indonesia tidak bisa pimpinan olahraga berdiri sendiri," ujar Erick Thohir.

"Saya sangat apresiasi dibawah kepemimpinan Pak Dito dan Pak Jokowi dan Wapres (Maruf Amin), bagaimana mendorong berjalan dengan baik, sepakat pengawasan menjadi prioritas, karena uang negara yang harus dipertanggungjawabkan," paparnya.