Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Kontan, Nur Qolbi
TRIBUNNEWS.COM, HANOI - Pemerintah Vietnam menyatakan, Facebook telah melanggar undang-undang keamanan siber di negara tersebut dan peraturan Pemerintah Vietnam tentang manajemen, penyediaan, dan penggunaan internet.
Facebook dinilai membolehkan penggunanya di Vietnam mengunggah komentar anti-pemerintah di fanpage-nya.
Mengutip Reuters, Facebook dinilai tidak mengindahkan permintaan Pemerintah Vietnam menghapus konten tersebut. Facebook juga menolak memberikan informasi tentang akun fanpage tersebut.
"Kami memiliki proses yang jelas bagi pemerintah untuk melaporkan konten ilegal kepada kami, dan kami meninjau semua permintaan ini terhadap persyaratan layanan dan hukum setempat kami,” kata juru bicara Facebook.
Baca: Garuda dan Citilink Tak Akan Ikuti Strategi Lion Air, Pungut Biaya Bagasi untuk Penumpang
Karena hal ini, Kementerian Informasi Vietnam mempertimbangkan akan mengenakan pajak atas pendapatan iklan Facebook. Sebuah hasil riset pasar mencatat, pada tahun 2018, Facebook memperoleh pendapatan iklan senilai US$ 235 di Vietnam. Akan tetapi, Facebook mengabaikan kewajiban pajaknya.
Pada November 2018 lalu, Vietnam memasang target, kelak di tahun 2020 setengah dari pengguna media sosial di Vietnam bisa beralih ke jejaring sosial buatan lokal. Vietnam juga berencana mencegah munculnya "informasi beracun" di Facebook dan Google.
Baca: Gandeng Produsen Asal Eropa Atau AS, GMF Siapkan Pabrik Ban Pesawat di Pulau Jawa
Undang-undang keamanan siber Vietnam yang disahkan pada 1 Januari 2019 memang menuai kontroversi. Asal tahu saja, Partai Komunis Vietnam menyensor media dengan ketat dan tidak mentoleransi perbedaan pendapat.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan teknologi global dan kelompok Hak Asasi Manusia bilang, aturan tersebut dapat merusak pengembangan dan menghambat inovasi Vietnam. Undang-undang itu juga mensyaratkan perusahan teknologi untuk mendirikan kantor lokal dan menyimpan data secara lokal.