Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Kehakiman secara resmi telah melayangkan gugatan kepada raksasa mesin pencari Google atas tuduhan telah melakukan kegiatan secara ilegal melindungi monopolinya atas mesin penelusuran (search engine) dan iklan penelusuran (search advertising).
Sementara itu Federal Trade Commission (komisi persaingan usaha di Amerika) dalam waktu dekat juga akan mengajukan gugatan antitrust ke Facebook karena kekuatan pasar dominannya di jejaring sosial.
Memang saat ini sepak terjang layanan over the top (OTT) Global tengah menjadi sorotan dari otoritas persaingan usaha di berbagai negara.
Baca juga: Pakar Legislasi Ini Sebut OTT Perlu Diatur UU Penyiaran
Baca juga: Soal Gugatan RCTI, TB Hasanuddin: OTT Harus Diatur Undang-Undang Lain
Mereka terindikasi melakukan praktik monopoli karena memegang kendali penuh atas platform serta infrastruktur digital.
Bahkan OTT telah menyalahgunakan kekuatan dominan yang dimilikinya untuk melemahkan dan manghancurkan kompetitor, menekan supplier, menyalahgunakan data pengguna, menghindari pajak, serta menguasai value chain bisnis digital secara end-to-end.
Bahkan yang paling menggerikan lagi OTT Global bisa menumbangkan kekuasaan dan merubah arah jalannya demokrasi di berbagai negara.
Lalu bagaimana komisi persaingan usaha di Indonesia melihat keberadaan OTT bagi iklim persaingan usaha yang sehat?
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengakui saat ini kegiatan usaha yang dilakukan OTT Global sudah mengarah kepada praktik atau perilaku monopoli dan oligopoli.
Saat ini KPPU sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha OTT Global yang ada di Indonesia.
Dengan akan ditetapkannya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Kodrat memastikan KPPU akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan penindakkan hukum terhadap OTT Global yang berusaha di Indonesia.
"Presiden Joko Widodo menganggap Data is The New Oil. UU PDP menjadikan data sebagai komoditas yang sangat berharga dan perlu dilindungi, maka KPPU memiliki dasar yang kuat untuk bisa melakukan pengawasan dan penindakkan,”kata Kodrat.
Kekhawatiran KPPU mengenai sepak terjang OTT Global di Indonesia yang sudah mengarah kepada praktik atau prilaku monopoli dan oligopoli memang sangat berdasar.
Ini dapat dilihat dari Facebook yang sudah mulai masuk ke bisnis telekomunikasi dengan membangun jaringan serat optik di Indonesia melalui Facebook Connectivity.
Dengan contoh Facebook yang sudah masuk ke bisnis telekomunikasi, maka bisa dipastikan OTT Global tersebut sudah mencengkram konsumen di Indonesia secara end to end.
Selama ini Facebook sudah menjadi platform media sosial terbesar di Indonesia, kini dengan kekuatan finansial yang sangat besar mereka akan menguasai value chain bisnis digital nasional secara end-to-end.
Sehingga dengan melihat sepak terjang perusahaan OTT Global yang mengarah ke praktik monopoli dan oligopoli, maka sudah sangat wajar jika regulator serta Pemerintah Indonesia mulai berhati-hati serta menyiapkan regulasi untuk mengatur bisnis OTT Global di Indonesia.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyiapkan UU PDP yang nantinya akan mengharuskan OTT Global untuk membuka kantor operasional di Indonesia jika ingin layanannya tetap berjalan.
Hal ini dinilai akan menciptakan persaingan usaha lebih sehat lagi sebab selama ini OTT Global yang beroperasi di Indonesia hanya membuka kantor perwakilan. Operasional dan server mereka masih ditaruh di luar negeri.
Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Nonot Harsono mengatakan saat ini di beberapa negara, OTT Global sudah membangun jaringan telekomunikasi sendiri.
Termasuk membangun kabel laut sendiri. Dahulu kabel laut dimiliki konsorsium perusahaan telekomunikasi.
Namun kini OTT membangun sendiri. Tujuan mereka adalah ingin menguasai bisnis big data di berbagai negara. Agar tak mendapat hambatan dari operator telekomunikasi mereka membuat jaringan.