Baca tanpa iklan
Minim Dukungan Pemerintah, Pegiat Aksara Sunda Kirim Surat Terbuka ke Kang Emil
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua pegiat aksara Sunda Ilham Nurwansah dan Dadan Sutisna, mengirim surat terbuka melalui status Facebook yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tertanggal 15 Desember 2020.
Hal ini dilakukan imbas dari tidak diresponnya surat terdahulu yang mereka kirimnya untuk mendapatkan surat dukungan dari lembaga pemerintahan daerah perihal pendaftaran aksara sunda ke lembaga internet dunia, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Dalam suratnya Ilham mengatakan bahwa perhatian Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) pada pengembangan budaya di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan dunia digital, patut diapresiasi.
“Melalui program ‘Merajut Indonesia’, PANDI ingin melakukan digitalisasi semua aksara di Indonesia, antara lain dengan mendaftarkan enkripsi aksara ke ICANN. Ini sepertinya sederhana, tapi sangat penting. Melalui pendaftaran ke ICANN, aksara Sunda dapat dijadikan nama domain atau URL,” tutur Filolog Aksara Sunda tersebut.
Dalam surat tersebut Ilham menyatakan, PANDI bukanlah pemilik aksara Sunda. Untuk meluluskan rencana itu, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, aksara tersebut terbukti digunakan di laman web, dan ini bisa diupayakan melalui Lomba Website Aksara Sunda.
Baca juga: PANDI dan PPI Sedunia Kolaborasi Digitalkan Aksara Nusantara
Kedua, mendapat dukungan dari lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya. PANDI sudah menyurati masing-masing daerah, akan tetapi respon dari pemerintah Jawa Barat nyaris tak terdengar.
“Karena surat tak berbalas, tanggal 22 Juni 2020 kami dan perwakilan PANDI berkunjung Disparbud Jawa Barat. Namun, belum ada tindak lanjut yang diharapkan. Pada bulan kemarin pun PANDI mengirim lagi surat, tetapi masih belum ada kabar baik,” terang Ilham.
Dadan menambahkan, para pegiat Aksara Sunda tidak mengharapkan dukungan materi dari pemerintah, melainkan surat dukungan sesuai format.
“Pengurus PANDI sering berkunjung ke Bandung untuk mengupayakan ini, meluangkan waktu dan anggaran, tapi program dengan aksara Sunda seolah jalan di tempat," ujarnya.
"Kami bersama Ilham Nurwansah yang ikut membantu menyiapkan ini dan itu, rasanya malu jika menyaksikan antusiasme dari provinsi lain. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, selain sudah menyelesaikan kegiatan lomba, mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah," imbuhnya.
Mereka beberapa kali beraudiensi dengan PANDI dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan.
"Mungkin Bapak (Gubernur) pernah menyaksikan pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Selebrasi Digitalisasi Aksara Jawa, seperti itulah sambutan mereka terhadap indentitas budayanya,” ungkap Dadan penuh kecewa.
Kekecewaan Dadan semakin memuncak saat kompetisi Website Aksara Sunda yang diprakarsai PANDI diumumkan sejak beberapa bulan lalu, harus diperpanjang durasinya hingga 31 Januari 2021 karena minimnya dukungan yang diberikan pemerintah.
“Seharusnya bulan ini diumumkan pemenangnya. PANDI memang sudah menyediakan ‘hadiah awal’ sebesar satu juta rupiah ditambah smartphone, tetapi kami kira, itu hanya pemicu," kata dia.
Baca juga: Giliran Website Berkonten Aksara Lontara Kini Dikompetisikan
Misalnya, Lomba Website Aksara Lontaraq di Sulawesi Selatan memperbanyak dan menambahkan jumlah hadiah sebagai apresiasi terhadap peserta.
"Kami yakin para peserta Lomba Website Aksara Sunda bukan lantaran tergiur hadiah yang satu juta itu, melainkan semata-mata atas kecintaan mereka pada salah satu indentitas budaya,” ujar Dadan.
Baca juga: PANDI-Universitas Udayana Sepakati Inisiatif Digitalisasi Aksara Bali
Baca juga: Aksara Pegon Juga Akan Segera Didigitalisasi
Dadan mengaku, surat terbuka ini sebagai langkah terakhir yang dilakukan untuk mengetuk nurani pemerintah agar bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langkah pelestarian aksara Sunda agar bisa hadir di internet dan bisa dipergunakan di perangkat elektronik.
Di tempat terpisah di Jakarta, Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha PANDI yang menjadi koordinator penggalangan kerjasama dengan komunitas pegiat aksara daerah dari lembaga swasta, akademisi dan lembaga pemerintahan juga mengungkapkan kekecewaan yang sama terhadap minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.
Heru masih menganggap pemerintah masih belum mau serius menanggapi upaya pelestarian aksara nusantara yang coba dilakukan oleh teman-teman pegiat aksara dan stakeholder lain.
“Dalam perjalanannya, kami harus menerima kenyataan pahit bahwa proposal IDN aksara Jawa yang telah diajukan ke ICANN, sedang mengalami proses verifikasi yang cukup panjang dan agak melelahkan," kata Hery.
Dia menilai, hal ini sebagai imbas dari belum adanya kebijakan perundangan negara yang menyebut aksara jawa sebagai bahasa yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat indonesia.
"Jadi negara memang cenderung masih acuh terhadap budaya aksaranya sendiri, sehingga tidak terlalu memedulikan pelestarian aksara di tatanan dunia,” ujar Heru.