Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atlet-atlet dari beberapa negara yang akan tampil dalam Olimpiade musim dingin Beijing bulan depan, dilarang membawa ponsel dan laptop mereka ke China.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari aksi spionase yang dilakukan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang dilakukan Komite Olimpiade & Paralimpiade Amerika Serikat. Melalui dokumen resmi, pihaknya melarang penggunaan semua alat komunikasi, transaksi, dan aktivitas online yang akan digunakan para atlet negaranya saat berada di Tiongkok.

Baca juga: Sebelum Olimpiade Musim Dingin, Beijing Laporkan Kasus Omicron Lokal Pertama

Sebagai solusi, pemerintah Amerika merekomendasikan penggunaan perangkat telepon sekali pakai atau "Burner” agar tidak menjadi sasaran malware atau spyware berbahaya.

“Meskipun ada dan semua perlindungan yang diberlakukan untuk melindungi sistem dan data yang dibawa ke Tiongkok, harus diasumsikan bahwa semua data dan komunikasi di Tiongkok dapat dipantau, dikompromikan, atau diblokir,” jelas dokumen tersebut dikutip dari USA Today.

Hal serupa juga dilakukan pemerintah Belanda, dilansir dari Reuters Pihak komite olimpiade setempat, NOCNS turut menghimbau agar meninggalkan perangkat komunikasi tak hanya diterapkan bagi atlet namun semua staf tim Belanda.

Kekhawatiran Amerika dan Belanda ternyata juga dirasakan oleh Australia, Canada serta Inggris. Terpantau beberapa negara tersebut kompak mengeluarkan peringatan keamanan setelah adanya kabar boikot diplomatic yang dilakukan Gedung Putih terhadap acara olimpiade tersebut.

Berita tentang peringatan keamanan dari sejumlah negara keluar, sekitar satu minggu setelah Gedung Putih mengumumkan boikot diplomatik terhadap acara Olimpiade itu.

Baca juga: Jelang Olimpiade Musim Dingin, Beijing Laporkan Kasus Pertama Varian Omicron

Beberapa hari kemudian Canada, Inggris, dan Australia juga turut menyusul melakukan boikot diplomatik serupa. Tak berselang lama dari peringatan keamanan yang dilakukan sejumlah negara, China akhirnya buka suara.

Melalui surat kabar Global Times milik pemerintah Tiongkok, pihaknya menyampaikan opini sebagai bentuk tanggapan terhadap boikot dan kekhawatiran internasional.

Pemerintah China dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya adalah pembela tegas keamanan siber dan dengan tegas menentang segala bentuk serangan siber.

Terlebih beberapa tahun belangan ini, pemerintah China telah memberlakukan beberapa undang-undang keamanan siber, termasuk UU Keamanan Siber, Keamanan Data Hukum dan Hukum Perlindungan Informasi Pribadi.