Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, SAN FRANCISCO - Perusahaan media sosial Twitter Inc dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut terhadap staf di tim Trust and Safety yang menangani moderasi konten global dan di unit yang menangani ujaran kebencian dan pelecehan.
Menurut laporan Bloomberg pada Sabtu (7/1/2023), pemangkasan tenaga kerja tersebut akan mempengaruhi pekerja di kantor perusahaan Twitter Dublin, Irlandia dan Singapura, kata sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Direktur senior kebijakan pendapat twitter, Analuisa Dominguez mengatakan beberapa pegawai yang di-PHK di platform media sosial milik Elon Musk tersebut termasuk Nur Azhar Bin Ayob, yang baru direkrut sebagai kepala integritas Twitter untuk kawasan Asia-Pasifik.
Baca juga: PHK dan Gugatan Hukum Jadi Wajah Buram Industri Kripto di Awal Tahun 2023
Pekerja di tim yang menangani kebijakan tentang misinformasi, seruan global, dan media negara di platform tersebut juga diberhentikan, tambah laporan itu.
Wakil presiden Trust and Safety Twitter, Ella Irwin, mengonfirmasi bahwa perusahaan media sosial itu melakukan PHK terhadap beberapa anggota tim Trust and Safety pada Jumat (6/1/2023) malam. Namun, Irwin tidak memberikan rincian mengenai pengurangan tenaga kerja tersebut.
"Kami memiliki ribuan orang dalam Trust and Safety yang mengerjakan moderasi konten dan belum memotong tim yang melakukan pekerjaan itu setiap hari," kata Irwin, yang dikutip dari Reuters.
Twitter memberhentikan sekitar 3.700 karyawan pada awal November sebagai langkah pemotongan biaya operasional perusahan oleh Elon Musk dan ratusan tenaga kerja kemudian mengundurkan diri.
Perusahaan itu juga dihantam gugatan hukum pada bulan lalu, yang mengklaim perusahaan media sosial itu secara tidak proporsional menyasar karyawan perempuan yang di-PHK.
Sebelumnya, Twitter dilaporkan akan membatalkan larangan yang diterapkan pada 2019 mengenai iklan politik karena perusahaan berusaha meningkatkan pendapatannya.
Platform media soial itu men-tweet pada Selasa (3/1/2023) melalui akun @TwitterSafety dengan mengumumkan akan melonggarkan kebijakan periklanannya di Amerika Serikat.
Tidak hanya itu, Twitter juga mengatakan akan menyelaraskan kebijakan periklanannya dengan TV dan outlet media lainnya.
Perubahan itu akan membawa kebijakan Twitter lebih dekat dengan langkah serupa dari platform media sosial lainnya seperti Facebook dan YouTube, yang juga mengizinkan iklan politik, meskipun aplikasi video pendek TikTok masih melarang iklan politik beredar di platformnya.
Baca juga: PHK Besar-besaran Amazon Menumbuhkan Ketakutan akan Resesi
“Kami percaya bahwa iklan cause-based dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting,” tulis perusahaan media sosial tersebut.
Iklan berbasis penyebab (cause-based) yang akan diizinkan di Twitter mencakup iklan yang mengedukasi atau meningkatkan kesadaran terkait beberapa isu, seperti pendaftaran pemilih, perubahan iklim, atau program pemerintah seperti Sensus, kata Ella Irwin.
Twitter melarang iklan politik pada 2019 setelah platform burung biru itu dan perusahaan media sosial lainnya menghadapi kritik karena membiarkan beredarnya informasi yang salah mengenai pemilu.
Baca juga: Ubah Strategi Bisnis, DHL Supply Chain Umumkan PHK 394 Karyawan
"Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," cuit Jack Dorsey, pendiri Twitter saat mengumumkan larangan tersebut.
Sejak Elon Musk mengambil alih Twitter pada akhir Oktober, pengiklan besar telah melarikan diri sebagai tanggapan atas keputusan Musk dalam memberhentikan ribuan karyawan, membalikkan penangguhan permanen akun mantan Presiden AS Donald Trump dan mempercepat fitur verifikasi berbayar yang mengakibatkan scammer menyamar sebagai perusahaan besar di Twitter.