Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menutup lebih dari 800 ribu konten judi online sejak Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menkominfo pada pertengahan Juli 2023.

Konten-konten itu di antaranya berupa situs, aplikasi, dan file sharing.

"Capaian tersebut setara dengan akumulasi pemblokiran konten judi online yang telah dilakukan selama lima tahun sebelumnya," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Data Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo mencatat, sejak 17 Juli hingga 30 Desember 2023, 805.923 konten judi online telah diblokir.

Detailnya, jumlah konten judi online yang diblokir pada 17--31 Juli 2023 sebanyak 30.013 konten dan periode 1--31 Agustus 2023 sebanyak 55.846 konten.

Kemudian, pada periode 1--30 September 2023 sebanyak 96.371 konten, serta periode 1--31 Oktober 2023 sebanyak 293.665 konten.

Selanjutnya, konten judi online yang diblokir pada periode 1--30 November sebanyak 160.503 konten, periode 1--30 Desember sebanyak 168.895 konten.

Berdasarkan platform, Kominfo memutus akses konten judi online paling banyak dari situs dan IP, lalu diikuti dari platform lainnya seperti Meta.

Baca juga: OJK: Banyak Masyarakat Pinjam Uang di Pinjol untuk Judi Online

Ada konten judi online di 596.348 situs dan IP, 173.134 di platform Meta, 29.257 di akun platform file sharing, 5.993 di platform Google dan Youtube, dan 367 di platform X.

Berikutnya, 170 konten judi online di platform Telegram, 15 di platform TikTok, 8 di platform App Store, dan 1 di platform Snack Video.

Tidak hanya konten judi online, lebih dari 5.000 rekening bank dan akun e-wallet yang terindikasi dimanfaatkan untuk aktivitas judi online, juga telah diblokir.

Baca juga: Masih Merajalela, Cak Imin Sebut Pinjol dan Judi Online Harus Diselepet Lagi

Budi mengatakan, Kominfo berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam memberantas judi online.

"Kami bekerja sama dengan OJK, penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet dan platform digital,” ujarnya.

Penyedia layanan internet (ISP) dan operator seluler juga telah diminta untuk meningkatkan upaya pemberantasan judi online.

Mereka diminta untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database situs yang mengandung konten perjudian.

Pada 2023, Budi sempat memberi teguran keras pada Meta karena masih ditemukan banyak konten judi online di platform tersebut.

“Teguran ini mengharuskan Meta untuk segera meningkatkan penanganan konten, dan iklan dengan muatan perjudian online pada platform yang dikelolanya dalam 1x24 jam,” ujarnya.

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) itu menegaskan penanganan konten maupun iklan judi online membutuhkan keterlibatan semua pihak.

"Penanganan judi online dapat berlangsung jauh lebih optimal dengan adanya kepedulian dan keterlibatan berbagai stakeholder," kata Budi.