Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Didien Djunaedy meluruskan kabar yang simpang siur soal masterplan itu. Didien mengatakan pariwisata nasional sudah lama memiliki masterplan.
Bahkan, Didien menilai beberapa masterplan yang disusun sudah diketahui secara luas. Seperti pembentukan 10 Bali Baru yang kemudian menjadi 5 Destinasi Super Prioritas.
"Kalau dibilang tidak ada, sepertinya kurang tepat. Karena pemerintah sudah memiliki RIPPARNAS, atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Bahkan, Presiden juga sudah menetapkan 10 Bali Baru, yang kemudian menjadi 5 Destinasi Super Prioritas," papar Didien, Jumat (20/12/2019).
Dijelaskannya, 5 Destinasi Super Prioritas adalah destinasi yang dikembangkan untuk menjadi destinasi andalan baru, yang kualitasnya tidak kalah dari Bali. 5 Destinasi Super Prioritas itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jateng-DIY), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), dan Likupang (Sulawesi Utara).
"Jadi semua sudah disusun dan disiapkan agar sektor pariwisata Indonesia semakin maju. Dan tidak hanya terpusat di satu destinasi saja," terang Didien.
Tidak hanya itu, Didien menambahkan masterplan pariwisata juga mendapat perhatian dari Bappenas. Tahun 2015 lalu, Bappenas membuat Strategi Pembangunan Pariwisata Nasional.
"Semenjak Presiden Joko Widodo menjadikan pariwisata sebagai leading sector, pariwisata langsung mendapat perhatian. Semangat Indonesia Incorported langsung dihembuskan," terang Didien lagi.
Semangat Indonesia Incorporated itu juga yang membuat Bappenas, Kemenko Kemaritiman dan semua Kementerian dan Lembaga dibawahnya menyelesaikan ITMP (Integrated Tourism Master Plan), pada Agustus 2019 lalu.
Didien menegaskan masterplan pariwisata nasional juga tercantum dalam Rencana Strategis Kemenpar (2019-2024), dan Rencana Kerja Kemenpar 2020.
"Selama ini sektor pariwisata sudah berjalan on the track. Dalam koridor yang benar. Buktinya pariwisata menjelma menjadi penyumbang devisa terbesar. Menjadi core economy dan ditetapkan sebagai leading sector oleh Presiden Jokowi," ujarnya.