Baca tanpa iklan
Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 9 Juli 2011 di The Sunan Hotel, Solo, Jateng, menciptakan sebuah kepengurusan 'robot' pimpinan Djohar Arifin Husin mengingat Djohar sejak awal adalah 'boneka' Arifin Panigoro yang terus berusaha 'merebut' PSSI setelah kegagalannya di KSN 2010, Malang. Di sinilah 'Arifin Panigoro' benar-benar bisa memaksakan kehendaknya, dengan melakukan 'babat alas' demi melampiaskan kebenciannya pada elemen kepengurusan terdahulu.
Langkah-langkah kepengurusan PSSI 2011-2015 pimpinan Djohar yang kontraproduktif, seperti melakukan pemutusan kontrak pelatih timnas Alfred Riedl, pemaksaan menggelar kompetisi yang bertentangan dengan Statuta PSSI, pada akhirnya menjadi bumerang bagi Djohar dkk. Pasalnya, hal itu tidak hanya menyebabkan adanya perlawanan dari kalangan internal, akan tetapi juga menyulut kemarahan mayoritas stakeholders karena apa yang dilakukan Djohar --terutama revitalisasi kompetisi-- merupakan pengkhianatan besar atas Statuta PSSI.
Kita fahami bahwa keruntuhan rezim kepengurusan PSSI 2011-2015 itu tidak hanya diwarnai kembalinya Djohar Arifin Husin kejalan yang benar, sehingga mengesankan 'kelahiran baru' sosoknya sebagai 'from zero to hero'. Akan tetapi juga pada dasarnya adalah karena perjuangan tak kenal lelah dari mayoritas stakeholders PSSI yang tetap berpegang teguh pada aturan, peraturan serta ketaataan untuk menegakkan prinsip dan hukum sepakbola yang berwujud dalam Statuta PSSI.
Di sepakbola, seperti tertuang dalam Statuta PSSI yang mengadopsi Statuta FIFA, kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota (vox populi vox dei). Tentu memang menjadi tanda-tanya tersendiri atas sikap FIFA yang terkesan melakukan pembiaran begitu lama atas perlakuan kepengurusan Djohar yang kontroversial dan terus menyulut permusuhan dari mayoritas stakeholders, yang bahkan sudah merestui keberadaan 'PSSI tandingan'. Sangat melelahkan mengikuti sikap ambigu FIFA yang sebenarnya sangat mengharamkan dualisme kompetisi dan dualisme kepenguruan di satu negara anggotanya, seperti yang terjadi dalam persepakbolaan nasional.
FIFA memang organisasi besar, di mana anggotanya melampaui jumlah negara-negara PBB, akan tetapi FIFA tetaplah bukan 'Tuhan'. Ada banyak kasus dalam interaksi kegiatan sepakbola di berbagai belahan dunia yang melibatkan tokoh-tokoh penting FIFA, entah terkena suap atau bahkan korupsi. Kasus terbaru adalah adanya indikasi penyuapan dan korupsi yang dilakukan oleh Joao Havelange, yang mengakibatkannya harus mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai presiden kehormatan FIFA sekarang ini. Ironis mengingat Joao Havelange, asal Brasil, pernah sekian lama menjadi legenda ketika memangku jabatan presiden FIFA.
Saya merasa perlu membuat 'pemetaan' dari kasus dalam persepakbolaan nasional ini sehubungan dengan apa yang tengah terjadi di tubuh cabang organisasi berkuda, Pordasi, khususnya karena adanya perpecahan di salah satu disiplin cabangnya yakni equestrian. Hal ini terkait dengan pernyataan Menpora Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Roy Suryo Notodipuro, yang berulangkali mengemukakan optimismenya untuk menyelesaikan kasus perpecahan di tubuh equestrian tersebut, dari 'keberhasilannya' mengurai solusi konflik sepakbola nasional. Jika konflik dari organisasi olahraga besar seperti PSSI saja bisa diselesaikan, mengapa kasus di Pordasi tidak? Itulah mungkin yang selalu tersirat di benak Menpora.
EQUESTRIAN
Kita ketahui bahwa Pordasi memayungi empat disiplin cabang, yakni pacuan, equestrian, polo dan peternakan. Dalam struktur kepengurusan PP Pordasi, ke-4 disiplin cabang itu sama-sama bersifat komisi, dan masing-masing dipimpin oleh ketua komisi. Dari ke-4 disiplin itu, dua diantaranya memiliki organisasi internasional, yakni equestrian dan polo. Organisasi internasional equestrian adalah Federation Equestre Internationale, biasa disebut FEI, sementara polo 'berinduk' ke Federation of International Polo atau FIP.
Federasi Equestre International atau Federasi Equestrian Internasional (FEI) terbentuk tahun 1921, dengan headquarter-nya berada di Lausanne, Swiss. FEI, yang berafiliasi secara penuh kepada IOC sejak 1983, kini beranggotakan sebanyak 132 negara. Jauh lebih banyak dibanding anggota Federation of International Polo (FIP)
yang berjumlah 80 negara, termasuk Indonesia yang menjadi member sejak 1992. FIP didirikan 1983, bermarkas di Beverly Hills, AS. Meski sudah menggelar kejuaraan dunia pada 1987 di Buenos Aires, Argentina, baru pada 1996 IOC menerima keanggotaan FIP.
Di Indonesia, berbeda dengan equestrian, polo jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan. Komunitas polo nyaman-nyaman saja melakukan aktivitasnya. Ini mungkin karena secara kuantitas komunitas polo juga lebih sedikit dibanding equestrian. Komunitas polo juga terkesan lebih eklusif karena kuda-kudanya yang mahal, sehingga otomatis penggemarnya lebih selektif.
Kakak-beradik Prabowo Subianto dan Hashim Joyohadikusumo, juga pemilik grup bisnis Lippo James Riady, termasuk diantara penyuka agresif polo. Hashim dan James pada 1992 mendirikan Jakarta Polo & Equestrian Club (JPEC) di Bukit Sentul. Itulah pula awal terbentuknya komisi polo dalam kepengurusan PP Pordasi--dengan Hashim sebagai ketua pertama. Pada 2005, Prabowo Subianto mendirikan Nusantara Polo Club (NPC), dalam kompleks padang golf Jagorawi Golf Club, Cibinong, milik keluarga Zakir.
NPC-nya Prabowo Subianto inilah yang pada 24-26 Mei mendatang akan menjadi course bagi seratusan kuda dan puluhan riders kontestan Albert Evert Kawilarang Memorial II yang diselenggarakan oleh Eqina. AE Kawilarang adalah mantan komandan jenderal korps baret merah (cikal bakal Kopassus) yang amat mencintai olahraga berkuda, sehingga namanya memang sangat layak diabadikan dalam kontes equestrian.
Yang menarik, meski asyik bermain polo, Prabowo Subianto ternyata juga terusik dengan apa yang terjadi dengan equestrian. Sebagai penasehat PP Pordasi, tentu saja ia merasa prihatin. Wajar kalau ia ikut-ikutan mumet juga. Namun, Prabowo tak bisa secara langsung 'ikut-ikutan nimbrung' dalam upaya menyelesaikan konflik di tubuh equestrian itu. Hmmm--mungkin kita harus menunggu sampai ia benar-benar menjadi 'RI-1'.
Akan tetapi, apa sih sebenarnya yang terjadi di tubuh equestrian itu? Eqina, yang sudah tersebut di atas, adalah sinonim dari Equestrian Indonesia. Ini adalah wadah berhimpun atau berorganisasi dari mayoritas pelaku equestrian di tanah air. Jika sebelumnya sudah dituliskan adanya perpecahan, itu terkait dengan keberadaan EFI, akronim dari Equestrian Federation of Indonesia (EFI), atau Federasi Equestrian Indonesia.
Pordasi, yang berdiri pada 1966, mungkin bisa disamakan dengan induk olahraga dayung atau PODSI yang sama-sama memayungi beberapa disiplin cabang. Yakni, rowing, canoeing, dan traditional boat race atau perahu naga. Namun, sedikit berbeda dengan Pordasi, ketiga disiplin cabang PODSI memiliki organisasi internasional masing-masing.
Kendati demikian, PODSI lebih anteng dibanding Pordasi karena ketiadaan tuntutan dari masing-masing disiplin cabangnya untuk memisahkan diri. Berbeda dengan Pordasi, yang sejak beberapa tahun terakhir dipusingkan dengan tuntutan 'pemecahan diri' dari equestrian.
Pada akhirnya, publik kini mengenal Eqina dan EFI sebagai dua organisasi yang sama-sama melakukan kegiatan dan pembinaan berkuda equestrian. Padahal, semenjak Pordasi disetujui sebagai anggota FEI pada 13 September 1975, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan equestrian global dapat dilakukan langsung oleh Equestrian Commision of Indonesia (ECI)--atau komisi equestrian Indonesia.