News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

PKS Tolak Kocok Ulang Pimpinan DPR

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kiri), dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga menjabat Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015). Mukernas ke-4 PKS ini akan menyusun 70 program pelayanan untuk bangsa dan negara, serta untuk memanaskan mesin politik jelang digelarnya Pilkada Serentak pada Desember 2015 mendatang dengan mengundang seluruh calon kepala daerah yang diusung untuk melakukan konsolidasi. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Ditulis oleh : Humas Fraksi PKS

TRIBUNNERS - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan, tidak perlu ada kocok ulang dalam penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena itu PKS mendukung langkah Partai Golkar yang mengajukan Ade Komaruddin (Akom) menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

“Tidak perlu kocok ulang, dan itu bisa dilakukan,” kata Hidayat, Selasa (5/1/2015) di Jakarta.

Menurut Hidayat, sebagai pembuat UU, DPR harus mematuhi UU yang dibuatnya sendiri.

UU MD3 telah mengatur pergantian jabatan pimpinan DPR. Apalagi sebelumnya sudah ada preseden saat Wakil Ketua DPR periode lalu Anis Matta mundur dari pimpinan DPR dan langsung Fraksi PKS menunjuka Sohibul Iman sebagai penggantinya.

Lebih lanjut Hidayat menyatakan, PKS sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) berharap Akom dapat segera dilantik agar dapat segera bekerja meningkatkan kinerja DPR, khususnya dalam hal produktivitas sebagai legislator, yang banyak mendapat sorotan negatif dari public.

Mengenai spekulasi penggantian Fahri Hamzah, Hidayat menyatakan dirinya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun Hidayat menyebutkan, ada tidaknya penggantian bukan karena tekanan dari luar, tetapi murni keputusan organisasi.

Hal ini sekaligus membantah adanya isu yang berkembang pasca pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dan jajaran dengan Presiden Jokowi akhir Desember lalu.

Hidayat menandaskan tidak ada deal politik untuk meminta posisi tertentu, mengganti atau menempatkan orang, apalagi pendanaan partai. “Pertemuan itu adalah murni silaturrahim PKS sebagai bagian dari elemen bangsa kepada Kepala Negara. Sekaligus memperkenalkan pengurus baru PKS. Tidak ada deal politik apa pun. Dan PKS juga tetap bersama KMP,” ujar Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini