Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Ninda, Humas BSN
TRIBUNNERS - Urusan keselamatan manusia, kita semua mestinya bersepakat, bahwa kepentingan tersebut harus dilindungi.
Tak terbayangkan manusia mengkonsumsi makanan yang ternyata mengandung zat berbahaya.
Mengendarai kendaraan bermotor tanpa pengaman dalam mengantisipasi resiko kecelakaan.
Atau bahkan yang sering kita saksikan bencana kebakaran lantaran penggunaan produk listrik tanpa jaminan kualitas.
Di sisi lain, produk impor mulai membanjiri pasar domestik.
Apalagi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2016. Potensi produk lokal yang tak memiliki daya saing, tergilas oleh produk dari ASEAN yang jauh lebih kompetitif.
Oleh karena itu, sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain terutama negara maju, diperlukan standardisasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan jaminan kualitas dan aman.
Demikian yang disampaikan Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta, (15/01/2015).
Zakiyah merespon pemberitaan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib, antara lain kasus Kusrin.
Namun demikian, Zakiyah melanjutkan, pihak terkait sebaiknya tetap mengedepankan unsur pembinaan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan tegas.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar telah memusnahkan 116 unit televisi tabung ukuran 14 inci dan 17 inci pada Senin (11/1/2016).
Pemusnahan ini sebagai tindak lanjut dari eksekusi putusan PN Karanganyar Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.
Muhammad Kusrin, 42, melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Dia didakwa dengan sengaja memproduksi barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib di bidang industri.
Lebih lanjut, Zakiyah mengatakan pembinaan yang dilakukan, bisa berupa bantuan pendampingan bagaimana menerapkan SNI hingga memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meraih SNI.
"Melalui pembinaan kepada pelaku usaha, tujuan dari SNI lebih efektif. Selain melindungi konsumen dari masalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan fungsi kelestarian lingkungan hidup, SNI meningkatkan daya saing produk lokal," ujarnya.
Jadi, adalah salah adanya anggapan penerapan SNI akan mematikan usaha kecil, kreatifitas maupun inovasi.
Zakiyah menegaskan, penerapan SNI justru memfasilitasi inovasi supaya bisa mengarah kepada hilirisasi. Dengan hilirisasi akan mendorong produk massal, yang imbas berikutnya merekrut tenaga kerja.
Oleh sebab itu, pembinaan dan bantuan pelaku usaha mikro dan kecil meraih SNI perlu melibatkan berbagai pihak baik dari kementerian, lembaga pemerintah, maupun pemerintah daerah.
BSN sendiri memiliki program pembinaan dan fasilitasi UKM hingga mereka mampu menerapkan SNI secara konsisten dan bisa memperoleh sertifikasi SNI baik sertifikasi sistem manajemen seperti SNI ISO 9001, HACCP maupun sertifikasi produk.
Bekerjasama dengan stakeholder termasuk universitas, BSN telah melakukan pembinaan kepada 322 industri/organisasi dalam menerapkan SNI pada tahun 2015.
Diantara jumlah tersebut, 300 (tiga ratus) UMK di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendapat bimbingan penerapan SNI dari BSN.
Juga 10 UMK di Tasikmalaya (UMK alas kaki, kerajinan, mainana anak, tempe) mendapat bimbingan penerapan SNI (SNI Produk, SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu).
Dua organisasi Pelayanan Publik (Rumah Sakit Mata dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan) juga mendapatkan insentif bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008, Sistem manajemen mutu .