KPK Harus Berani Bersihkan Komisi V DPR RI

Ditulis oleh : Relawan BaraJP

TRIBUNNERS - Pengakuan anggota DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti bahwa ada aliran dana sedikitnya Rp 69 miliar kepada sejumlah anggota Komisi V untuk mengamankan proyek infrastruktur Rp 2 triliun di Maluku, harus ditangani KPK dengan serius.

“Jangan ada lagi pilih tebang. Kalau korupsi di Komisi V memang berjamaah, maka para tersangka harus berjamaah juga. Rakyat menanti kenerja pimpinan KPK yang baru," kata Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Kamis (21/1/2016).

Diperkirakan nilai suap dari proyek tersebut bisa mencapai triliunan Rupiah.

"Pimpinan KPK yang baru harus ‘menguliti habis’ mafia di Komisi V DPR agar anggaran pembangunan jangan habis di tengah jalan. Setelah para Pimpinan KPK menyatakan komitmen, saatnya membuktikan integritas," ujarnya.

Menurut catatan Sihol, di masa lalu KPK masih 'menunggak' penyelidikan proyek Pusdiklat Pelayaran milik Kementerian Perhubungan di Sorong, yang masih terkait dengan Komisi V.

Dua orang setingkat dirjen sudah menjadi tersangka, namun pihak yang menyetujui mark up yaitu Komisi V, belum disentuh.

"Karena KPK tidak serius menangani korupsi yang melibatkan Komisi V DPR di masa lalu (seperti 2011), tradisi komisi terus berlanjut hingga 2016. Jangan-jangan anggota Komisi V DPR tahun 2011 menjadi ‘guru’ untuk DPR sekarang," kata Sihol.

Jika KPK tidak bertindak konsisten, maka anggaran pembangunan infrastruktur Jokowi akan habis digerogoti DPR. "Maka KPK harus memproses semua praktik di Komisi V sejak DPR perioda lalu sampai sekarang," tuturnya.