Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Humas Kementerian Sosial
TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kebijakan pemerintah melakukan penghematan anggaran agar disikapi dengan bijak, sehingga tidak mengganggu layanan panti-panti dan balai-balai di seluruh Indonesia.
"Kebijakan penghematan anggaran pemerintah agar disesuaikan dan tidak mengganggu layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT), baik panti maupun balai, ” ujar Mensos saat membuka acara Rapat Koordinasi Program Kemensos di Gedung Aneka Bhakti, Salemba, Senin (8/8/2016).
Melalui pertemuan ini, kata Mensos, sebagai upaya untuk koordinasi dari berbagai UPT, yaitu dari panti-panti asuhan dan balai-balai yang saat ini berjumlah 38 unit.
“Panti-panti dan balai-balai hari ini juga datang, selain kita menyampaikan kebijakan penghematan anggaran juga untuk koordinasi dan pemetaan masalah di lapangan, ” ucapnya.
Kebijakan penghematan anggaran tersebut sudah pasti ada imbasnya. Namun, dipastikan program-program prioritas tetap berjalan seperti biasa dan tidak menggantu target yang telah ditetapkan.
“Program Keluarga Harapan (PKH) pastinya ada tambahan 2,5 juta dari semula mendapat dua kali menjadi sekali pencairan saja, ” tandasnya.
Tambahan penerima PKH 3,5 juta, tetap akan menerima 4 kali pencairan dalam setahun. Untuk layanan anak dari awalnya ada 5 kali pelatihan menjadi satu paket pelatihan.
“Pengurangan pun terjadi pada program bantuan permakanan dari awalnya Rp 144 ribu menjadi Rp 123 ribu,” katanya.
Pada kondisi demikian, maka perlu dibangun jalinan kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga donor. Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan peta masalah di lapangan.
“Pemotongan anggaran bukan alasan untuk tidak memberikan layanan terbaik, sebaliknya dituntut lebih cermat menjalin kemitraan dengan lembaga. Lembaga donor diberita peta kalau mau support di sini tempatnya dan ini programnya, ” tegasnya.
Sedangkan, untuk kanselor perlu menjalin kemitraan antara balai dengan fakultas psikologi di berbagai perguruan tinggi agar secara besama-sama memberikan layanan bagi korban maupun pelaku tindak kekerasan seksual.
“Kondisi seperti ini agar melakukan maksimalisasi kemitraan dengan perguruan tinggi, sehingga program yang telah ditargetkan bisa tercapai walau ada ada kebijakan penghematan, ” pintanya.