Baca tanpa iklan
TRIBUNNERS - Gabungan Pengusaha Importir Indonesia (Ginsi) keberatan dengan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dinilai menghambat dunia usaha.
“Kebijakan Kemendag itu tidak sejalan dengan perintah Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan usaha. Bagaimana cara pemerintah memfilter bahwa importir dan eksportir itu sudah menjadi anggota Kadin atau belum saat menjalankan usahanya,” ujar Ketua Umum GINSI Anton Sihombing dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/12/2017).
Sebagaimana dietahui, Kemendag membuat kesepakatan dengan Kadin bahwa importir dan eksportir harus menjadi anggota Kadin. Hal itu dinilai sejumlah kalangan memperpanjang arus birokrasi pengurusan izin.
Hal itu dinilai berlebihan karena larangan terbatas padahal tidak masuk pada substansi kegiatan perdagangan maupun material yang diperdagangkan.
Anggota Komisi V DPR itu menilai, jika tujuan pemerintah adalah untuk menuntut tanggung jawab apabila ada pengusaha yang nakal, sebaiknya memberdayakan asosiasi terkait seperti GINSI.
GINSI bisa dijadikan mitra strategis pemerintah, baik dalam hal dimintakan masukan atas regulasi yang akan dibuat maupun sosialisasinya.
“GINSI akan menyampaikan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi. Kita ingin menjelaskan betapa pentingnya keberadaan GINSI dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia,” katanya.