SKT FPI dan Matinya Optimisme Publik

SKT FPI dan Matinya Optimisme Publik

Oleh KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

Diterbitkannya SKT FPI tidak sama dengan merangkul perbedaan dalam keragaman. Komitmen Kemenag pada pemberantasan radikalisme menjadi ambigu dengan memperpanjang izin operasional FPI. Oleh karenanya, Bapak Tito Karnavian (Kemendagri) pantas mempertanyakan tafsir AD/ART FPI dan ragu akan deal politik antara FPI dan Kemenag.

Keraguan Kemendagri cukup beralasan, karena SKT FPI dapat saja bertentangan dengan SKB 11 Menteri tentang pemberantasan radikalisme. Sebab, selama ini FPI adalah salah satu elemen masyarakat yang cukup mencolok dalam merepresentasikan perilaku-perilaku radikal. Kemendagri pun tidak puas pada komitmen kebangsaan FPI, yang konon telah bersepakat dengan Kemenag untuk setia pada Pancasila dan NKRI.

Bukan saja Kemendagri yang curiga, publik pun curiga tentang 'deal' antara Kemenag dan FPI. Sebab, komitmen setia FPI pada Pancasila dan NKRI didukung oleh partai politik seperti PKS. Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) dengan optimis memastikan FPI bisa buktikan kesetiaannya pada NKRI dan Pancasila. Jangan-jangan deal Kemenag dan FPI merupakan deal politik, bukan deal ideologis.

Dalam konteks ini, Menag terlihat bagaikan singa ompong. Semangatnya yang menggebu dalam memberantas radikalisme, berkoar-koar mewacanakan pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN, ternyata melempem di hadapan kekuatan FPI.

Pepatah bilang; bila guntur terlalu menggelegar, sering kali tak akan turun hujan. Publik pun menerima kecurigaan Tito Karnavian terkait keputusan dan deal politik antara FPI dan Fachrul Razi.

Terlalu dini Fachrul Razi mempermainkan rakyat dan umat muslim. Gaya politik yang dimainkannya sudah basi dan tidak jauh berbeda dari gaya Prabowo. Ia memberikan semangat moril pada gerakan kaum radikal, misalnya di saat-saat kampanye menjelang Pilpres 2019.

FPI pun punya harapan kelak Prabowo menang jadi presiden maka Imam Besar Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Pasca Pilpres, Prabowo tumbang. FPI dan Prabowo pisah ranjang.

Kekalahan telak Prabowo dari Jokowi pada Pilpres 2019 adalah jawaban besar pada publik bahwa gerakan radikalisme sudah berakhir. Dengan mengabaikan FPI, publik merasa nyaman dengan pilihan politik Prabowo. Gerakan radikal jauh dari kekuasaan dan pemulihan paham radikalisme akan dilakukan secara kultural. Malangnya, tak ada Prabowo, malah Fachrul Razi yang dekat dengan FPI.

Kita tidak akan menyebut beginilah corak berpolitik para mantan jenderal. Penulis hanya melihat penerbitan SKT FPI ini tidak beres. Jika kelak Kemendagri ikut-ikutan meloloskan SKT dari Kemenag ini, maka sudah jelas dan terang benderang upaya pemberantasan radikalisme hanya omong kosong pemerintah.

Kemendagri dan Bapak Tito Karnavian menjadi harapan terakhir asa publik di mana radikalisme pasti tumbang di suatu hari.

Walaupun memang selama ini rakyat kecil mudah diakali. Masih terbuka lebar pintu kemungkinan bagi Kemendagri dan Bapak Tito Karnavian untuk menyetujui SKT FPI. Sebab, rakyat memang bodoh. Satu-satunya manusia yang hebat, benar, dan pintar adalah mereka yang memegang pucuk kekuasaan. Artinya, jika kelak Kemendagri satu suara dengan Kemenag, apa boleh buat. Rakyat dipaksa harus berlapang dada, dan sudah biasa rakyat disakiti berkali-kali.

Inilah saatnya umat muslim menolak diadu domba. Jangan ada konflik lagi di antara sesama rakyat kecil. Jangan sampai tercipta suasana chaos dan perpecahan, karena akan memberi kesempatan tampilnya para politisi sebagai pahlawan kesiangan.

Prabowo sudah cukup jadi pelajaran tentang bagaimana cara memanfaatkan kelompok garis keras dan radikal untuk menciptakan kegaduhan, kemudian dirinya sendiri makan kue kekuasaan.

Hari ini giliran Fachrul Razi yang membuat kegaduhan; melalui wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang, dan penerbitan SKT FPI.

Khusus kepada umat muslim, wajib hukumnya lebih bersabar, tenang, tahan emosi dan jangan mudah terpancing. Mudah terprovokasi oleh adu domba yang mengarah pada perpecahan merugikan diri sendiri.

Rakyat harus bahu-membahu agar tidak berperang satu sama lain, atas nama agama maupun alasan lain.
Bukan perkara mustahil, rakyat yang terus berkelahi atas dasar apa pun akan melahirkan buzzer-buzzer yang menuduh kegaduhan sebagai kegagalan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika sampai gaduh seperti sebelum Pilpres kemarin, siapa yang rugi dan siapa yang untung sudah jelas.

Penulis berpikir, kegaduhan politik pra-Pilpres sudah cukup jadi pelajaran. Rakyat masih buta politik. Rakyat berjuang berdarah-darah, tapi para “penunggang gelap” yang menikmati jatah kekuasaan. Pilpres kemarin merupakan pelajaran sangat berarti dari para politisi itu, ternyata ideologi tidak betul-betul nyata. Komitmen negara untuk memberantas radikalisme tidak betul-betul serius. Bebas dari radikalisme hanya ilusi dan mimpi di siang bolong. Salah satu bukti lainnya adalah Kemenag yang bersemangat menerbitkan SKT FPI.*

*Penulis adalah alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015.