Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat milliter Salim Said mendukung duet sipil-militer untuk memimpin Badan Intelijen Negara.
Hal itu disampaikan Salim Said menanggapi munculnya wacana duet sipil-militer sebagai calon pimpinan BIN.
Bagi Salim Said, siapapun yang kelak memimpin BIN diharapkan dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
"Soal duet sipil-militer itu bagus. Yang jelas, siapapun yang akan memimpin BIN, mereka harus bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional," kata Salim Said melalui keterangan pers, Rabu (4/3/2020).
Pimpinan BIN, lanjut Salim, merupakan ranah Presiden yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkatnya, sebagaimana mengangkat menteri-menteri dalam kabinet.
"Pimpinan BIN akan menjadi keputusan politik Presiden dalam mengangkatnya. Meski keputusan politik, kita berharap keputusan yang diambil Presiden itu jangan terlalu personal, tapi berbasis prestasi," ucapnya.
"Kalau sekarang memang murni hak prerogratif Presiden, tak perlu pertimbangan dari DPR. Jadi, sekali lagi terserah Presiden mau pilih siapa yang akan memimpin BIN," sambungnya.
Sebelumnya, pengamat sosial politik Rudi S Kamri menilai Suhendra Hadikuntono dan Mayor Jenderal TNI Abdul Hafil Fuddin layak memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
Suhendra disebut Rudi merupakan tokoh intelijen yang mendapat dukungan dari masyarakat.
Di antaranya dari Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haythar, Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat Markus Yenu, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional.
Sedangkan Abdul Hafil berstatus dosen Universitas Pertahanan (Unhan) yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Aceh.
Pria kelahiran Banda Aceh tahun 1962 dan lulusan Akmil tahun 1985 ini sudah kenyang pengalaman dan malang melintang di berbagai penugasan, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di bidang intelijen.
Menurut Rudi, tantangan intelijen di masa depan bakal lebih kompleks sehingga BIN perlu sosok profesional dan pendobrak sehingga bisa membuat BIN sebagai jendela, mata, dan telinga Presiden sebagai bahan dalam membuat kebijakan serta keputusan.
Penulis: Eko Priyono