Baca tanpa iklan
Penulis: Yansi Tenu, alumni Unhas tinggal di Jakarta
PERJALANAN panjang sebuah entitas bisnis yang unik telah memasuki lebih dari satu abad, jatuh bangun usaha bersama ini telah teruji sejak didirikan olah 3 orang guru pejuang dengan pelopornya adalah, M.Ng. Dwidjosewojo, MKH Soebroto dan M Adimidjojo.
Perusahaan yang benar d dirikan oleh pribumi dan berdirinya pun dalam suasana keprihatinan pada 12 Februari 1912 di Magelang dengan nama Onderlinge Levensversekring Maattchappij.
Perusahaan yang berdiri tanpa modal sehingga pemerintah Belanda menaruh simpati untuk menumbuhkan kepercayaan dengan persetujuan membantu subsidi 300 gulden setiap bulan terhitung sejak 1 Oktober 1913 selama 10 tahun sampai Oktober 1923.
Sehingga perusahaan asli pribumi itu dapat bergerak dan melakukan berbagai kegiatan sebagai perusahaan yang mengelola dana masyarakat dalam bentuk usaha bersama asuransi jiwa.
Jatuh bangun usaha ini sejak berdirinya telah membuktikan bahwa Bumiputera adalah entitas bisnis yang telah melewati berbagai pergolakan sejak berdirinya.
Sehingga usaha ini pernah menjadi raksasa bisnis asuransi dengan mengusai hampir 20 persen pangsa pasar asuransi jiwa di Indonesia yang setiap ulang tahunnya selalu dirayakan dengan marak.
Hingga mantan presiden RI Soeharto dan mantan presiden BJ Habibie juga pernah menjadi anggota Bumiputera dengan memiliki polis Bumiputera sampai kepada cucu mereka.
Bumiputera dengan keunikan usahanya adalah MUTUAL atau usaha bersama di mana setiap orang, atau kelompok yang membeli polis dari produk asuransi secara otomatis menjadi anggota dari perkumpulan Bumiputera, yang jika dikonversi dengan manajemen sekarang dapat disamakan dengan penyetoran atau membeli saham sebagai anggota perkumpulan.
Keunikan inilah yang membuat Bumiputera menjadi perusahaan dengan gaya bisnis yang juga unik, bahwa membangun kebersamaan adalah hal mutlak jika perusahaan ini tetap akan berdiri sepanjang Republik ini ada.
Sepanjang perjalanan Bumiputera, memang diakui bahwa banyak titik kelemahan yang tidak disadari oleh pemerintah dan bumiputera sendiri.
Sehingga sejak berdirinya belum pernah ada upaya pemerintah untuk memberikan satu langkah kepastian hukum sama dengan aturan yang ada dengan perusahaan yang berbentuk perseroan.
Sehingga lambatnya gerakan Bumiputera juga membuatnya tidak dapat bergerak leluasa daalam menjalankan proses bisnisnya.
Hal ini banyak disadari bahwa kelemahan ini yang membuat jika Bumiputera mengalami kerugian maka untuk pemerintah turun tangan membantu Bumiputera juga sangat sulit.
Yang dapat membantunya jika terjadi masalah hanya bertumpu pada kekuatan sendiri dengan kepedulian para anggotanya.
Masihkah para anggota Bumiputera peduli dengan Bumiputera? atau, apakah pemerintah akan peduli dengan Bumiputera?
Baca juga: Kejari Jaksel Limpahkan Berkas Perkara Tahap II Kasus Penipuan PT AJB Bumiputera
Pertama, titik lemah Bumiputera adalah tidak adanya aturan secara jelas mengatur tentang proses bisnis Bumiputera.
Hanya berdasarkan anggaran dasarnya yang sejak 1912 baru dapat diubah pada tahun 2011 dengan berbagai pertimbangan.
Mengapa demikian karena pengurus Bumiputera tidak pernah berpikir bahwa jika suatu waktu perusahaan ini mendapatkan masalah maka apa yang mesti kita lakukan.
UU no 29 tahun 1999 tentang asuransi yang pernah digugat sehingga mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pemerintah pada 2013 untuk membuat Undang-undang khusus jangka waktu 2,6 tahun, namun sampai pada pergantian Undang-undang asuransi no 40 tahun 2014, Bumiputera hanya dijanjikan Peraturan Pemerintah, bukan Undang-undang seperti perintah Mahkamah Konstitusi.
Kedua, bahwa proses bisnisnya sangat rentan dengan risiko, bahwa menempatkan saham, investasi serta deposito tidak memerlukan proses yang baik.
Sehingga proses ini banyak menghasilkan tingkat kerugian yang luar biasa, karena tidak adanya proses yang baik sehingga banyak investasi Bumiputera yang mengalami kerugian bahkan investasinya hilang begitu saja tanpa ada kejelasan.
Contoh kasus optima asset manajemen dan kasus sugih energy.
Baca juga: AJB Bumiputera Kesulitan Keuangan, Jual Aset Hotel dan Tanah untuk Bayar Klaim Nasabah
Jika dihitung dengan dengan hasil investasinya maka Bumiputera mengalami kerugian hampir Rp 4 Triliun ditambah lagi dari pembelian asset yang terkadang tidak dilakukan dengan prudent. Sehingga asset tidak menjadi optimal.
Ketiga, bahwa Bumiputera lambat mengikuti perkembangan dengan bisnis asuransi lainnya.
Padahal Bumiputera pernah menjadi asuransi terbesar, menguasai pangsa pasar asuransi hingga 20 persen, namun tidak dibarengi dengan tranformasi bisnis yang lebih baik sehingga proses pengelolaan bisnis menjadi tidak maksimal.
Ditambah lagi kelompok kepentingan internal yang sangat berpengaruh bahwa sampai urusan-urusan yang menyangkut sumber daya manusia menjadi tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah profesionalisme sehingga menghasilkan SDM yang hanya ABS, asal bapak senang.
Keempat, pembiaran yang dilakukan oleh pengawas keuangan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk, semakin menambah carut marut Bumiputera.
Pada saat Pengelola Statuter (PS) masuk sebagai bagian dari perintah Undang-Undang no 40 tahun 2014, sejatinya Bumiputera sudah masuk dalam kategori yang harus ditutup, karena kewajiban dan assetnya tidak lagi dapat memenuhi apa yang telah digariskan dalam Undang-undang dan peraturan lainnya.
Namun OJK juga tidak berani melakukan itu oleh karena proses melikuidasi Bumiputera buka perkara mudah karena anggotanya pada saat itu berjumlah 6 juta orang.
Akankah para anggota Bumiputera peduli dengan Bumiputera? Apakah pemerintah dapat membantu Bumiputera?
Pertanyaan ini akan timbul di tengah proses yang Bumiputera alami sejak 4 tahun belakangan ini.
Kewajiban Bumiputera kepada para anggotanya yang telah habis masa asuransinya terus meningkat di mana penerimaan makin terus menurun.
Sehingga melakukan proses bisnis yang konvensional dengan melakukan berbagai upaya dengan mengandalkan tenaga pemasar yang juga tidak lagi berminat ditambah proses kepercayaan yang benar jatuh, akan sangat jauh dari harapan.
Maka cara-cara konvensional tidak akan mungkin dapat membangkitkan Bumiputera lagi.
Hanya ada 2 jalan yang dapat ditempuh untuk dapat membuat perusahaan ini menjadi bangkit lagi:
Pertama, kepedulian dari para anggota Bumiputera, mekanismenya adalah semua yang telah habis kontrak tidak akan mendapatkan haknya nanti setelah 5 atau 10 tahun lagi.
Mekanisme ini pernah dilakukan oleh pendiri Bumiputera pada saat Bumiputera benar-benar tidak dapat lagi memenuhi kewajiban kepada anggotanya.
Mekanisme ini dapat dilakukan dengan pola menerbitkan polis baru kepada semua anggota yang telah menerima proses klaimnya dengan status bayar, berat dan sangat berat.
Namun harus dilakukan dengan sosialisasi dan mekanisme bisnis yang baik, sehingga keberpihakan anggota adalah cara terbaik menyelesaikan kemelut Bumiputera.
Kedua, suntikan penyertaan modal pemerintah dengan persetujuan DPR RI.
Ini adalah cara yang sangat mudah namun di tengah tidak adanya dasar aturan yang akan diberlakukan juga menambah rumitnya.
Apalagi pemerintah juga lagi berada dalam situasi yang kurang menguntungkan akibat pandemic sehingga juga sulit, namun harus dilakukan betapapun sulitnya.
Karena jika aatu di antaranya tidak dilakukan maka Bumiputera jauh lebih baik ditutup sesuai dengan anggaran dasar pasal 83.
Jika ditutup maka kerugian ditanggung secara pro rata kepada semua anggota.
Selamat ulang tahun Bumiputeraku.