Prasetyo Nurhardjanto

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya

Presidium Bidang SDM, IT dan Inovasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA) 

Istilah Prabowonomics kian sering terdengar di ruang publik. Ia diperkenalkan sebagai pendekatan ekonomi yang menekankan peran negara kuat, proyek besar, dan keberanian mengambil risiko demi mengejar ketertinggalan pembangunan.

Dalam narasi pemerintah, Prabowonomics digambarkan sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Namun, seiring waktu, muncul pertanyaan yang wajar dari masyarakat: sejauh mana Prabowonomics benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, dan sejauh mana ia menjadi bagian dari narasi politik kekuasaan?

Pemerintah memosisikan Prabowonomics sebagai strategi percepatan. Negara hadir lebih dominan, menggerakkan anggaran besar, dan mendorong program strategis nasional. Pendekatan ini dianggap perlu agar Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju negara maju. Kecepatan dan skala menjadi kata kunci utama.

Strategi dan Dampaknya

Masalahnya, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari niat, tetapi juga dari proses dan dampaknya. Di sinilah kritik mulai mengemuka. Banyak kebijakan yang baru pada tahap pelaksanaan awal, namun sudah diklaim sebagai keberhasilan.

Publik disuguhi narasi seolah program telah membawa hasil nyata, padahal yang terlihat baru sebatas realisasi administratif.

Perlu dibedakan secara jujur antara program yang  sudah dijalankan dan program yang sudah terbukti berdampak.

Dampak ekonomi membutuhkan waktu, evaluasi, dan indikator yang jelas. Ketika klaim mendahului kenyataan, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik.

Kritik lain yang tak kalah penting adalah nuansa elektoral yang terasa semakin kental. Banyak kebijakan ekonomi dipresentasikan bukan hanya sebagai solusi struktural, tetapi juga sebagai materi legitimasi politik jangka menengah.

Bayang-bayang kontestasi 2029 kerap terasa dalam cara kebijakan diumumkan dan dipromosikan. Ekonomi berisiko bergeser dari instrumen kesejahteraan menjadi alat pencitraan.

Di sisi lain, ada persoalan klasik yang terus berulang: jarak kebijakan dengan realitas rakyat. Bagi pengambil keputusan, proyek besar dan angka triliunan rupiah adalah simbol keberanian dan kemajuan.

Namun bagi sebagian besar masyarakat, ekonomi dirasakan lewat hal-hal yang lebih sederhana: harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, biaya sekolah, dan layanan kesehatan.

Menyoal Tata Kelola Kebijakan

Persoalan Prabowonomics sejatinya bukan semata soal benar atau salah. Banyak pihak mengakui bahwa keinginan membangun kemandirian nasional dan mempercepat pembangunan adalah tujuan yang sah.

Namun, yang dipersoalkan adalah tata kelola kebijakan. Pengambilan keputusan yang terlalu terpusat, minim dialog publik, serta kecenderungan mengandalkan laporan internal yang menyenangkan pimpinan, berisiko melahirkan kebijakan yang kurang berdampak bagi rakyat kecil sendiri.

Prabowonomics kini berada di titik penting. Ia bisa menjadi strategi ekonomi yang bermakna jika dijalankan dengan keterbukaan, disiplin berbasis data, dan kejujuran dalam mengukur hasil.

Pemerintah perlu berani membedakan antara rencana, pelaksanaan, dan dampak, serta membuka ruang kritik sebagai bagian dari perbaikan.

Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut klaim besar atau janji spektakuler. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Negara yang kuat bukan negara yang paling cepat mengumumkan keberhasilan, tetapi yang paling konsisten menghadirkan manfaat nyata. Sejarah akan mencatat bukan seberapa besar ambisi kekuasaan, melainkan seberapa dekat kebijakan ekonomi berpihak pada rakyatnya.