Eko Wahyuanto

Pengamat Kebijakan Publik

​Di tengah semangat transformasi program prioritas pasca-Rakornas Sentul, riak kecil mewarnai komunikasi publik. Dinamika ini menggambarkan pemerintah sebagai organisasi besar, hidup dengan nilai demokrasi sehat.

​Dalam teori Erving Goffman tentang dramaturgi, panggung depan tidak selalu sama dengan panggung belakang. Teropong analisis luar kerap meleset membaca apa yang sesungguhnya terjadi. 

Isunya: wacana evaluasi direksi Bank Himbara,  melibatkan dua pilar penting, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan CEO Danantara Rosan Roeslani. ​Sebagai bangsa yang menuju kematangan, kedua pernyataan harus dilihat menggunakan lensa jernih. Melampaui sekadar judul berita "klikbait." 

Analisis harus diarahkan pada kebijakan kemajuan dan pertumbuhan. Jangan sampai perbedaan aksentuasi dianggap keretakan.

Dari teropong tata kelola organisasi, pernyataan kedua tokoh, bukanlah konflik, melainkan simfoni sedang mencari keselarasan demi kepentingan nasional dan ketahanan ekonomi rakyat.

​Meluruskan Distorsi

​Media dengan diksi bombastis "BUMN Bergejolak" atau "Direksi Himbara Diganti Total", menggeser isu teknokratis menjadi isu politik praktis. Seolah kabinet tidak solid, seakan ada perbedaan tidak produktif. 

Dari kacamata kebijakan publik, persepsi ini keliru dan harus diluruskan. ​Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membawa pesan moral-ideologis: reformasi, integritas, dan penguatan SDM. Ini nafas kepemimpinan Presiden Prabowo. Pesan itu pengingat bahwa pengelola bank negara memikul amanah menjaga kedaulatan ekonomi. Negara tidak boleh abai terhadap kualitas kepemimpinan di sektor vital.

​Di sisi lain, CEO Danantara Rosan Roeslani bicara dari aspek profesionalisme dan kepastian hukum. Belum ada pembahasan formal. 

Setiap perubahan diatur mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)—forum tertinggi untuk evaluasi sekaligus benteng kekuatan pasar.

Kedua pernyataan ini tidak bertentangan. Ini jaminan bahwa pemerintah mengedepankan Good Corporate Governance (GCG) dan menghormati kekayaan gagasan untuk menopang kebijakan strategis.

​Dua Sisi Mata Uang

​Tanpa niat provokatif, pernyataan kedua tokoh sebenarnya dua sisi mata uang yang sama. Pak Sjafrie bicara soal "Apa" yang ingin dicapai (integritas dan keunggulan SDM). Pak Rosan bicara soal "Bagaimana" cara mencapainya (jalur konstitusi perusahaan dan aturan pasar modal).

​Konvergensi kedua pandangan jelas: pemerintah ingin bank milik negara dipimpin orang terbaik dengan cara benar. Naif jika ada narasi luar menduga bank BUMN akan jadi alat politik atau "bansos terselubung". Itu imajinasi liar tanpa pijakan.

Presiden Prabowo tegas: BUMN harus jadi mesin pertumbuhan, bukan beban politik. Prinsip prudential banking adalah harga mati.